tirto.id - Presiden Joko Widodo berpesan agar proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 berlangsung demokratis. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di ruang wartawan Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (28/9/2016).
"Presiden menyampaikan Pilkada harus berjalan demokratis," kata Mensesneg.
Mengutip kata-kata Presiden, Mensesneg mengatakan Pilkada DKI Jakarta 2017 diharapkan dapat memunculkan pemimpin DKI yang kuat dan punya komitmen serta dapat memberikan kontribusi besar sehingga bisa menciptakan Indonesia sebagai negara yang besar.
"Permalasahan di DKI Jakarta sangat kompleks, perlu pemimpin yang kuat," katanya.
Sementara itu mengenai kegiatan Presiden Jokowi, Pratikno menyebutkan akhir-akhir ini banyak kegiatan internal.
"Dalam beberapa hari terakhir, Presiden banyak fokus pada program tahun 2016 dan 2017," katanya.
Ia menerangkan bersama Menkeu Sri Mulyani, Presiden banyak membahas anggaran untuk tahun 2017.
"Sebentar lagi juga ada rapat kabinet membahas detail RAPBN 2017 karena Presiden konsen bahwa budget negara yang besar mestinya kontribusi terhadap perekonomian juga harus besar," terangnya.
Sementara itu, sesuai dengan intruksi Presiden, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) fokus melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih pada tujuh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2017 di provinsi tersebut.
Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu di kendari, Rabu, (28/9/2016) mengatakan pihaknya mengintruksikan kepada pengawas pemilih pada tujuh daerah bersama jajaran tingkat bawah agar aktif lakukan pencermatan terhadap pemutakhiran data pemilih.
"Fokus pengawasan kami saat ini kepada pemutakhiran data pemilih, ini sangat penting karena DPT (daftar pemilih tetap) selalu menjadi masalah dan memberi celah hukum untuk digugat, dan ini kerap terjadi di Sultra," katanya.
Disebutkannya tujuh daerah yang akan menggelar pilkada serentak di Sultra adalah Kota Kendari, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton, Buton Tengah, Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat.
"Pengawasan dilakukan oleh masing-masing Panwaslu kabupaten/kota melalui panitia pengawas lapangan terhadap proses pemutakhiran data yang dilakukan PPDP saat ini. Jika ada temuan akan langsung disampaikan ke KPU melalui rekomendasi secara berjenjang," ungkapnya.
Hamiruddin meminta pihak PPL benar-benar mengawasi dan mencermati secara teliti agar warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap benar-benar akurat.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
