tirto.id - Presiden Palestina Mahmoud Abbas tidak akan menerima kedatangan Wakil Presiden AS Mike Pence akhir Desember ini menyusul perubahan kebijakan Washington yang kontroversial atas Yerusalem.
Keputusan kontroversial tersebut telah memicu kemarahan dan protes di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, dan menimbulkan kecaman dari para pemimpin dunia.
"Tidak akan ada pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika di Palestina," kata penasihat diplomatik Abbas, Majdi al-Khaldi kepada AFP, Sabtu (9/12/2017) waktu setempat. "Amerika Serikat telah melewati semua garis merah dengan keputusan Yerusalem."
Hal ini juga diungkapkan pejabat senior Fatah, Jibril Rajoub, sehari setelah Presiden AS Donald Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengatakan bahwa dia akan memulai proses perpindahan kedutaannya di sana.
"Kami tidak akan menerimanya [Wapres AS] di wilayah Palestina," kata Rajoub, Kamis (7/12/2017).
Pence diperkirakan akan mengunjungi Israel akhir bulan ini, dengan berhenti di kota Bethlehem, Palestina.
Seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Al Jazeera pada Jumat (8/12/2017) bahwa Pence masih "berniat" untuk bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Menurutnya, "akan menjadi kontraproduktif" bagi pemimpin Palestina tersebut untuk membatalkan pertemuan tersebut.
Secara terpisah, Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa orang-orang Palestina tidak akan berbicara dengan AS sampai Trump membalik keputusannya.
Dia mengatakan bahwa pimpinan Palestina mempertimbangkan semua opsi sebagai tanggapan atas pengumuman Trump.
Langkah pemerintahan Trump telah mengobarkan konflik Israel-Palestina, di mana status Yerusalem adalah isu utama.
Orang-orang Palestina melihat Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
Dalam mengumumkan keputusan tersebut, Trump mengatakan bahwa dia masih "sangat berkomitmen" untuk menemukan sebuah kesepakatan damai. Ia menyebut AS "akan mendukung solusi dua negara jika disetujui oleh kedua belah pihak".
Abbas baru-baru ini bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II. Keduanya kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang mencatat bahwa "tindakan apapun yang merusak status hukum dan historis Yerusalem tidak sah" dan memperingatkan dampak "berbahaya" dari pemindahan kedutaan tersebut.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
