tirto.id - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tak mempermasalahkan jika Ibu Kota Indonesia dipindah dari Jakarta. Asalkan perencanaan dan pertimbangannya jelas serta melibatkan semua pihak termasuk DPRD.
"Itu sih programnya pemerintah pusat ya. Kalau DKI sendiri yang penting kan pada saat dia berbicara tentang pemerintahan provinsi DKI Jakarta, kan ada diskusi. Nah diskusi itu apa kepentingan yang urgen sekali atau gimana," ungkap Prasetyo Edi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2017).
Menurutnya, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta tidak akan banyak berpengaruh bagi perekonomian di Jakarta. Sebab, yang akan dipindah adalah pusat pemerintahan seperti kantor kepresidenan serta lembaga-lembaga negara, sementara ekonomi dan bisnis akan tetap.
"Buat perekonomian enggak ada masalah tetap. Bisnis ada di Jakarta," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pemindahan Ibu Kota sebagai langkah positif untuk mengurangi ketimpangan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ia menilai, ketimpangan di daerah-daerah lain seperti di Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan sangat terlihat jelas jika dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa.
"Kan kita mau mendongkrak pemerintah daerah yang lainnya. Sekarang perekonomian ada di Jawa. Kan juga enggak bagus. Timpang," kata dia.
"Sekarang kita lihat pertumbuhan ekonomi kan harus minimal ada perimbangan di seluruh Indonesia. Jakarta sih iya, tetapi sekarang ekonomi kayak NTT, Kalimantan semua kan jomplang kalau bicara ekonomi," imbuhnya.
Terkait kota yang cocok untuk menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota, ia mengaku belum memiliki pendapat. Menurutnya, hal itu perlu didiskusikan secara mendalam bersama-sama termasuk dengan DPRD DKI Jakarta.
"Nah saya bilang makannya kan ada diskusinya. Kan pasti kita diajak ngomong. Perkembanganya gimana, pertimbangannya apa. Ini perencanaan ini sebelum gua lahir juga udah direncanain mau dipindah ke Palangkaraya," kata Prasetyo.
Bappenas Masih Kaji Wacana Pemindahan Ibu Kota
Hingga saat ini wacana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa masih dikaji oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan kajian rencana pemindahan Ibu Kota tersebut direncanakan selesai tahun ini.
Ia juga berharap agar dalam dua tahun ke depan, sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi Ibu Kota negara.
"Tadi pagi sudah dibahas juga dengan Presiden (Joko Widodo), kita intinya akan memulai segala proses. Kajian mudah-mudahan tahun ini selesai, termasuk estimasi pendanaannya. Mudah-mudahan kita juga bisa menemukan skema pendanaannya," kata Bambang sebagaimana dikutip dari Antara, Senin (3/7/2017).
Bambang juga menyatakan pihaknya akan mendorong keterlibatan swasta dalam rencana pemindahan Ibu Kota, khususnya dari sisi pendanaan.
"Untuk pendanaan, kita akan dorong model PPP (public private partnership), jadi partisipasi swasta kita libatkan," ungkapnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
