Menuju konten utama

Pramono Janji PKL Kota Tua Dibuatkan Tempat Baik, Bukan Digusur

Pramono berjanji akan menata PKL Kota Tua dengan memberikan tempat yang baik, bukan digusur.

Pramono Janji PKL Kota Tua Dibuatkan Tempat Baik, Bukan Digusur
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, dalam agenda blusukannya dengan Warga Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (7/10/2024). Tirto.id/Rahma Dwi Safitri

tirto.id - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji menata pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Hal ini ia nyatakan usai menemui sejumlah PKL di kawasan Kota Tua, Kamis (10/10/2024).

Menurut Pramono, usai berbincang dengan PKL, mereka mengaku kerap digusur. Ia menilai kawasan Kota Tua padahal cocok ketika PKL dapat berjualan di sana.

“Apa yang sampaikan oleh ibu tentang PKL yang mereka selalu digusur padahal apa pun seperti Kota Tua kalau mau bagus, PKL-nya bukan digusur, tapi dikelola. Harus duduk bareng, dibuatkan tempat yang baik,” kata Pramono di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat.

Selain itu, Pramono berjanji untuk memberikan pelatihan terhadap pada PKL. Pasalnya, ia menilai para PKL tidak bisa hanya berjualan barang-barang biasa seperti air minum atau sejenisnya.

Kata dia, PKL seharusnya menyesuaikan barang jualan mereka dengan barang yang dibutuhkan pengunjung.

“Maka kalau kami mendapatkan amanah para PKL ditempat ini pun harus dilakukan edukasi mereka menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh warga yang datang,” ucap Pramono.

“Produk-produk yang baik bukan hanya sekadar misalnya jual air minum dan sebagainya,” kata dia.

Ia mengingatkan, banyak warga yang menjadikan pekerjaan tersebut sebagai mata pencaharian utama. Jika terus digusur, warga lantas tidak mendapatkan pendapatan. Akhirnya, warga tak bisa menyekolahkan anaknya.

“Memang harus diatur karena ini menjadi mata pencaharian. Si ibu tadi, kan, orangtua tunggal, kalau kemudian enggak ada pendapatan, gimana untuk mendidik anak-anaknya," ucap Pramono.

Politikus PDIP itu menambahkan, penataan PKL dapat berlangsung dengan lancar ketika Pemprov DKI Jakarta berdiskusi bersama perwakilan PKL dan warga sekitar.

“Harus duduk bareng antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, kemudian Satpol PP, dinas pariwisata, sosial, PKL, duduk barenglah. Ditata. Harus diatur secara lebih baik karena ini menyangkut kehidupan mata pencaharian mereka," tutur Pramono.

Baca juga artikel terkait PILKADA 2024 atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Politik
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Abdul Aziz