tirto.id - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji memperbaiki pendataan bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Jakarta Sehat (KJS) hingga Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini ia sampaikan usai menemui warga di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).
"Saya banyak mendapatkan masukan yang sebenarnya kalau dilihat, dipotret, kurang lebih hampir sama di semua daerah. Masalah pendataan ini menjadi masalah yang sangat serius untuk segera diselesaikan," katanya.
Menurut Pramono, data bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap kali bermasalah. Sebab, pendataan dilakukan oleh dua pihak, yakni Pemprov DKI dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
Karena itu, data penerima bansos kerap kali berbeda. Berdasar permasalahan tersebut, Pramono berjanji memperbaiki alur pendataan bansos.
"Persoalan yang di mana saja, pendataan yang berkaitan dengan bansos, KJS, KJP adalah yang melakukan pendataan itu kan sebenarnya ada dari Pemerintah DKI, ada juga dari Badan Pusat Statistik, sehingga tidak klop," sebut Pramono.
Di satu sisi, kata dia, ada pula pendataan warga yang seharusnya tidak berwenang mendapatkan bansos. Warga ini didata melalui saudara atau rekan mereka sehingga penyaluran bansos tidak tepat sasaran.
Pramono meyakini, apabila nanti memenangkan kontestasi Pilkada DKI 2024, persoalan penyaluran bansos dapat diatasi dengan pendataan penerima bansos dengan benar.
"Ada yang menyalahgunakan, membagi kepada kerabat, tetangga, dan sebagainya. Sehingga itulah yang kalau saya dapet amanah, itu yang akan kami lakukan perbaikan, supaya yang memang berhak dapet ya harus dapat dan di Jakarta itu bisa dilakukan," tutur Pramono.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Anggun P Situmorang
