tirto.id - Kepala Badan Komunikasi (Kabakom), Syahganda Nainggolan, menyinggung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menarik keuntungan dari aset-aset negara sebesar 70%. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat," ujar Syahganda di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menambahkan, arahan Prabowo tersebut merupakan mandat besar bagi Polri sebagai institusi penegak hukum. Oleh karenanya, pihak-pihak yang melanggar aturan dan merugikan negara dapat segera ditindak secara hukum.
"Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan," ucap Syahganda.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelaskan, di lingkungan Polri, penugasan soal IUP itu bisa dilakukan oleh tim Bareskrim maupun Baintelkam. Nantinya, Bareskrim akan memilah IUP yang diprioritaskan dalam penegakan hukum.
"Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," ujar Suyudi.
Suyudi menekankan, penindakan hukum bakal dilakukan terhadap pengelola tambang yang menjalankan praktik ilegal. Sementara itu, pengelola tambang yang mematuhi aturan hukum akan dikawal.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," tutur dia.
Lebih lanjut disampaikan Suyudi, iklim investasi Indonesia harus didukung melalui kepastian hukum. Oleh karenanya, pengelola tambang yang merugikan negara harus ditindak tegas.
"Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini," kata Suyudi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id

































