Menuju konten utama

PPP Belum Pertimbangkan Puan Jadi Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

PPP memberikan tanggapan dingin soal kemunculan wacana yang mendorong Puan Maharani sebagai kandidat pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019.

PPP Belum Pertimbangkan Puan Jadi Pendamping Jokowi di Pilpres 2019
(Ilustrasi) Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/11/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mempertimbangkan wacana Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai kandidat pendamping Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

"PPP belum mengarah pada figur tertentu," kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi kepada Tirto saat dimintai tanggapan mengenai wacana itu pada Senin (6/11/2017).

Baidowi beralasan pengajuan nama Puan merupakan wewenang PDIP bila memang berniat menyandingkannya dengan Jokowi. Sementara PPP, menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memilih kandidat pendampingnya dalam Pilpres 2019.

"Karena Pak Jokowi tentu mencari figur yang cocok untuk menopang kemenangan," kata Baidowi.

Sebelumnya, baidowi pernah menyatakan PPP memiliki tiga kriteria khusus untuk pendamping Jokowi di Pilpres 2019. Kriteria pertama, adalah sosok yang berlatar belakang santri atau dari kelompok Islam. Sebab, kata baidowi, selama ini Jokowi kerap diidentifikasikan oleh publik tidak akrab dengan golongan Islam. Meskipun, menurutnya, Jokowi adalah pribadi yang saleh.

"Jadi tokoh Islam yang harus digandeng Pak Jokowi. Kalau bahasa sekarang itu kan dari kalangan santrilah, bukan dari kalangan abangan. Stigma publik kan tidak bisa dihindari," kata Baidowi di DPR RI pada 20 Oktober 2017 lalu.

Kriteria kedua, Baidowi melanjutkan, kandidat penamping Jokowi adalah sosok yang mampu menampik stigma bahwa Jokowi sangat pro terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

"Politik di Indonesia ini kan tidak rasional. Kalau rasional sebenarnya itu biasa saja. Lagi pula, negara mana yang tidak ketergantungan dengan Tiongkok," kata Baidowi.

Irasionalitas politik di Indonesia itu, menurutnya, berkaitan dengan penilaian sebagian sejumlah kelompok yang tidak jernih dalam menilai kerja sama Indonesia dengan RRT. Mereka menganggap kerjasama itu sebagai "pro aseng". Tapi, di sisi lain ketika Raja Salman berkunjung ke Arab Saudi mereka memujinya sebagai terobosan.

Sementara, menurut Baidowi, kelompok-kelompok tersebut memiliki basis massa yang besar di Indonesia dan berpengaruh di Pilpres 2019. "Selama ini ditengarai bahwa Pak Jokowi pemerintahannya memberikan jalan yang lapang pada RRT. Itu harus dicarikan figur antitesanya," kata dia.

Kriteria Ketiga, PPP berharap sosok Cawapres Jokowi harus mampu menggaet suara generasi millenial. Sebab, Pilpres 2019 akan menjadi ajang pertarungan merebut hati generasi muda itu, terutama melalui media sosial.

"Meskipun Pak Jokowi di dunia maya sekarang cukup kuat tapi harus tetap dibackup. Pak Jokowi belum terlalu maksimal menggarap segmentasi di media sosial," kata Baidowi.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom