Menuju konten utama

PPP Ajak Indonesia Jihad untuk Atasi Ketimpangan Sosial

Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy mengatakan maraknya pertengkaran yang terjadi saat ini hanya menimbulkan ketidakproduktifan kerja dalam mengatasi ketimpangan sosial.

PPP Ajak Indonesia Jihad untuk Atasi Ketimpangan Sosial
Ketua Umum PPP M Romahurmuziy. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Indonesia untuk melakukan jihad dalam rangka mengatasi ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy saat menerima kunjungan Pimpinan Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Ruang Rapat Fraksi PPP, Jakarta, Senin (10/4/2017).

"Bangsa kita menghadapi 14 tantangan ke depan, salah satunya di bidang ekonomi angka kemiskinan 28 juta dan pengangguran sebesar 5,5 persen," kata pria yang akrab disapa Romi ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan Indonesia harus bersatu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengatakan maraknya pertengkaran yang terjadi saat ini hanya menimbulkan ketidakproduktifan kerja dalam mengatasi ketimpangan sosial.

"Kita harus mengimani bahwa perbedaan adalah sunatullah dan rahmat Tuhan sehingga semangat itu perlu kita hidupkan," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini juga terjadi kemerosotan pola pikir terkait dengan perbedaan pandangan politik. Padahal, kata dia, perbedaan pendapat sangat lazim terjadi di masa lalu.

Hal tersebut, lanjut dia, bisa dilihat dari ulama-ulama yang masuk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan ikhlas menanggalkan syariat Islam dalam Piagam Jakarta. "Dahulu perbedaan disikapi dengan kelegowan namun sekarang diikuti dengan menyalahkan misalnya mengadakan tahlilan disebut salah dan ziarah kubur dianggap bid'ah," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan kunjungannya itu merupakan bagian silaturahim kebangsaan yang diadakan organisasinya terkait kondisi bangsa Indonesia saat ini yang semakin kehilangan arah.

Kehilangan arah itu, kata Cholil, bisa terlihat saat perbedaan pilihan dalam politik yang mencerung menuding lawannya sebagai kaum munafik, bahkan ada pelarangan menyalati jenazah ketika meninggal. Ia menilai hal itu adalah tanda kondisi kebangsaan yang mengkhawatirkan.

"Karena itu GP Ansor inisiatif menemui tokoh bangsa dan politik untuk menggali lebih jauh untuk bagaimana disarikan untuk menjadikan keputusan organisasi," katanya.

GP Ansor, kata dia, telah bersilaturahmi dengan beberapa pihak seperti Ketua MPR, pimpinan PBNU, pimpinan PP Muhamadiyah dan berbagai media.

Baca juga artikel terkait KESENJANGAN SOSIAL atau tulisan lainnya dari Alexander Haryanto

tirto.id - Politik
Reporter: Alexander Haryanto
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto