tirto.id - Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto mengakui bahwa memang ada pertemuan yang terjadi antara Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Rikwanto menyatakan bahwa pertemuan tersebut terkait dengan pengamanan Pilkada 2018 di Papua mendatang.
“Itu benar pertemuannya,” kata Rikwanto ketika dikonfirmasi, Jumat (15/9/2017).
Berdasar keterangan Rikwanto, Polri dan BIN memandang perlu adanya konsolidasi dengan Gubernur Papua yang ditemani oleh mantan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw. Pertemuan ini terkait dengan banyaknya konflik yang terjadi di Papua seperti di Lany Jaya, Intan Jaya, dan Puncak Jaya.
“Pendekatan yang dilakukan Gubernur Papua dan Paulus Waterpauw dianggap sangat tepat. Dengan pendekatan kultural yang mengedepankan putera daerah, maka diharapkan masyarakat Papua dapat menyambut dan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 dengan baik tanpa terjadi konflik apapun,” terangnya melalui keterangan tertulis hari ini.
Rikwanto juga menegaskan bahwa tidak ada perjanjian politik yang terjadi terkait Pilkada Papua antara Budi Gunawan, Tito Karnavian, Lukas Enembe, dan Paulus Waterpauw. Menurutnya, mereka berempat sebagai pejabat negara tidak mempunyai kepentingan politik, tetapi bertanggung jawab terhadap keamanan Pilkada 2018 di Papua.
“Kapolri dan BIN tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua sebagai salah satu provinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, maka antisipasi dan pencegahan konflik Papua perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari,” lanjutnya.
Sebelumnya, sempat ada informasi yang beredar terkait foto bersama antara keempat orang tersebut. Dalam informasi tersebut, pertemuan berlangsung pada hari Selasa, 5 September 2017 pukul 10.00 di kediaman Budi Gunawan, Jalan Tirtayasa VII, Jakarta Selatan.
Informasi tersebut menyatakan bahwa Lukas disodorkan 16 poin yang harus ditandatangani dari Budi Gunawan. Ada dua poin yang dipertanyakan oleh Lukas, yakni soal pengamanan Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang dan pengamanan PDIP.
Menanggapi hal ini, Rikwanto hanya menegaskan bahwa informasi tersebut bersifat hoax. Ia menuturkan bahwa pertemuan yang diadakan memang bersifat tertutup dan tidak bisa diekspos.
Ketika ditanyakan perihal ketidakhadiran Kapolda Papua saat ini, Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam pertemuan tersebut, Rikwanto enggan menjawab tegas.
“Udah itu hoax, itu aja. Jangan dikembangkan. Kenapa Pak Boy ga ada, Wakapolda ga ada, itu ngawur pertanyaannya. Ntar nanya lagi kenapa pakai sandal, bukan sepatu,” tandasnya.
Namun, saat dihubungi terpisah, Deputi VI BIN Sundawan Salya mengklaim tidak ada pertemuan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur Papua Lukas Enembe, Kapolda Papua Paulus Waterpau, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
"Enggak ada," tegas Sundawan saat dihubungi Tirto, Jumat (15/9/2017).
Saat ditegaskan lebih dari jauh tentang pertemuan, Sundawan enggan menanggapi lebih lanjut. Ia tidak berkomentar tentang isu yang berhembus untuk penandatanganan pemenangan Jokowi di Papua.
Terkait pertemuan ini, salah satu kandidat kuat dalam Pilkada Papua Natalius Pigai mengapresiasi respon Polri yang mengklarifikasi pertemuan tersebut untuk keamanan Papua. Ia berharap pemerintah dapat bersikap netral terkait pelaksanaan Pilkada di Papua.
Baca juga: Pigai: Pemerintah Sebaiknya Netral dalam Pilkada Papua
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
