Politisasi Taksi Online Jelang Pemilu: Belajar dari Kasus Uber

Infografik Jumlah Pengemudi Ride Sharing
Logo Lyft dipasang pada mobil pengemudi Lyft di Pittsburgh, (31/1/18). AP / Gene J. Puskar
Oleh: Ahmad Zaenudin - 15 Januari 2019
Dibaca Normal 2 menit
Uber main politik. Politikus main Uber.
tirto.id - Pada 27 Januari 2017, Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang orang-orang dari Suriah, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libya, dan Yaman memasuki wilayah Amerika Serikat. Pelarangan berlaku selama 90 hari sejak Trump menandatangani perintah bernomor 13769 itu. Protes seketika bermunculan dari berbagai lapisan masyarakat.

Di John F. Kennedy International Airport, Aliansi Pekerja Taksi New York (NYTWA) mengumumkan akan menggelar aksi mogok operasi taksi di wilayah bandara selama satu jam. Dalam unggahan di Twitter, NYTWA mengatakan:“BREAKING: NYTWA drivers call for one hour work stoppage @ JFK airport today 6 PM to 7 PM to protest #muslimban! #nobannowall.” ("BERITA KILAT: Para pengemudi NYTWA menyerukan mogok kerja satu jam di Bandara JFK hari ini pukul 16-17.00 untuk memprotes #muslimban! #nobannowall.”)

Di lain pihak, Uber, pelopor bisnis ride-sharing, mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan pilihan sikap yang diambil NYTWA. Melalui akun Uber wilayah New York, perusahaan tersebut menyatakan akan menghentikan sementara skema surge-pricing (skema perubahan tarif sehingga lebih mahal saat terjadi peningkatan permintaan), kala NYTWA melangsungkan protes.


“Mohon bersabar,” cuit @Uber_NYC mengatakan pada calon penggunanya yang memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan penggunaan Uber tatkala aksi protes dilakukan.

Bukannya mendapat simpati, Uber memperoleh antipati dari masyarakat. Kebijakan Uber yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan NYTWA dianggap sebagai bentuk dukungan perusahaan untuk kebijakan anti-Muslim Trump. Masyarakat seketika mengaitkan kebijakan tersebut dengan masuknya pendiri Uber Travis Kalanick ke dalam jajaran Trump Advisory Council.

Atas dua fakta itu, tagar #DeleteUber seketika menggema. Sebagai “perusahaan teknologi", Uber dinilai telah bermain politik. Namun, sebagaimana diwartakan Vox, pihak Uber menyatakan permohonan maaf atas kicauan yang bertolak belakang dengan sikap NYTWA tersebut. Katanya, cuitan hanya ditujukan sebatas “memberitahu masyarakat bahwa mereka bisa bepergian dari atau ke bandara dengan harga normal".

Saling Menunggangi

Belum genap satu dekade abad ke-21 berlangsung, ride-sharing hanyalah sebatas ide. Kala itu, pada 2009, Garrett Camp memimpikan hadirnya suatu aplikasi ponsel yang memudahkannya memperoleh taksi di San Fransisco. Pada 2010, Camp, bersama Oscar Salazar, Conrad Whelan, dan Travis Kalanick merealisasikan impian itu. Studi Ruth Berins Collier bertajuk “Disrupting Regulation, Regulating Disruption: The Politics of Uber in the United States” (2018) menekankan betapa Uber telah menjadi “salah satu perusahaan teknologi tersukses”. Singkatnya, Uber sukses merombak industri taksi yang menua dan mengubah cara masyarakat bepergian. Segala lapisan masyarakat jadi pengguna Uber, tak terkecuali para politikus.

Sebagaimana diwartakan Time, Uber merupakan salah satu pilihan transportasi para politisi. Pada tahun politik 2013 hingga 2014, para anggota komisi politik federal tercatat melakukan 7.625 perjalanan dengan menggunakan Uber. Politikus Demokrat seperti Debbie Wasserman Schultz dan Republikan seperti Ted Cruz adalah pengguna Uber.

Juru bicara Uber Natalia Montalvo mengklaim semua kalangan, termasuk politikus, memilih Uber karena "paling aman dan andal".


Selain jadi pilihan transportasi politisi, Uber sesungguhnya berperilaku bak politikus. Salah satu langkah politik Uber adalah mempekerjakan David Plouffe, penasihat Presiden Obama untuk menjadi salah satu pelobi politik mereka.

Uber menghabiskan uang senilai $200 ribu untuk melancarkan lobi-lobi politik di pemerintahan pada 2015. Tiap tahun, nilainya terus merangkak naik. Masih menurut Time, lobi dikerahkan karena status hukum legal bisnis ride-sharing masih abu-abu. Ketika mulai beroperasi di New York City, Uber harus kucing-kucingan dengan Walikota Bill De Blasio.



Selain berpolitik, Uber dan bisnis ride-sharing pada umumnya juga dijadikan 'mainan' oleh para politisi untuk mendongkrak dukungan massa. Senator Marco Rubio misalnya. Pada 2014, senator Republikan asal Florida ini membuat petisi yang intinya mendukung Uber dan mengkritisi kehadiran serikat pekerja taksi konvensional. Bagi Rubio, keberadaan serikat pekerja justru menciptakan aturan-aturan yang mencekik bagi konsumen.

Sebagaimana diwartakan MSNBC, saat itu Rubio tengah membidik kursi kandidat kandidat calon presiden dari partai Republikan.

Ride-sharing memang menggoda bagi politikus. Alasannya, ada banyak massa yang bisa digaet, khususnya para pengemudi. Uber, misalnya, memiliki 750 ribu pengemudi di Amerika Serikat.

Sebagai pemain ride-sharing Asia Tenggara, Grab memiliki 930 ribu pengemudi. Angka ini tentu menarik perhatian siapapun yang berkepentingan, termasuk sosok pemimpin negara. Di Indonesia baru-baru ini, Presiden Joko Widodo melakukan silaturahmi dengan para pengemudi Go-Jek. Ini tak terlalu mengherankan. Sebagai bisnis ride-sharing yang mempekerjakan satu juta pengemudi, Go-Jek tentu jadi madu manis untuk presiden.

Baca juga artikel terkait UBER atau tulisan menarik lainnya Ahmad Zaenudin
(tirto.id - Teknologi)

Penulis: Ahmad Zaenudin
Editor: Windu Jusuf
DarkLight