Politikus PDIP: Posisi Menko Dalam Kabinet Jokowi Tak Perlu Ada

Politikus PDIP Effendi Muara Sakti Simbolon mengkritik 100 hari kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan menyatakan kehadiran menteri koordinator (menko) dalam kabinet sebagai hal yang tak perlu.

Menurutnya, jabatan Menko dalam kabinet tak efektif dan justru memperpanjang proses birokrasi.

"Yang akhirnya tidak penting juga. Menteri bingung dia bertanggung jawab ke siapa, dia bertanggung jawab ke wapres tapi via Menko. Atau Presiden atau kemana, atau ke KSP," ujarnya saat diskusi bertajuk '100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf' di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Lantaran itulah, menurutnya, baiknya Menko dihapus saja. "Kalau mau lari kencang tidak usah ada Menko. Semua menteri, menteri yang bisa langsung menerapkan kebijakannya," ujarnya.

Meski demikian, ia mengaku kesulitan untuk menilai 100 hari kinerja Presiden dan Wakil Presiden secara general. Lantaran hal itu mesti disoroti secara per sektor.

Namun Ia tak ragu menyebutkan ketidakpuasan atas kinerja orang nomor 1 dan 2 negara ini. Bahkan ketidakpuasan itu, menurutnya, sudah sejak kabinet Indonesia Maju terbentuk.

"Kami tidak puas. Karena dari awal pembentukan kabinetnya pun tidak puas. Sebabnya dibentuk ada geng-gengnya. Ini kabinet rasa geng-gengan. Akhirnya kita puterannya ke situ-situ lagi," ujarnya.

Baca juga artikel terkait KABINET INDONESIA MAJU atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi