tirto.id - Politikus Partai Nasdem, Hillary Brigita Lasut angkat bicara mengenai potensi politik uang yang terjadi di masyarakat pada Pemilu 2024. Menurut dia, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut adalah dengan membuka sumber keuangan kampanye politik ke publik.
“Selain transparansi, belum ada obat bahwa dana kampanye yang masuk ke dalam partai politik. Karena kita tidak bisa membedakan mana yang murni sumbangan atau suap,” kata Hillary usai menjalani sidang terbuka doktoral di Universitas Pelita Harapan pada Sabtu (12/8/2023).
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem ini, saat ini tanpa ada transparansi sistem keuangan, uang yang masuk ke dalam partai politik tidak bisa dibedakan. Apakah itu murni sumbangan dari simpatisan atau pendukung, atau dana suap yang diberikan karena pengaruh jabatan.
“Yang dapat dipastikan bukan karena hasil tindakan korupsi, atau hasil suap atau dari dana perbuatan ilegal. Bukan karena penyuapan atau karena pengaruh jabatan politisi tersebut, tapi murni karena sumbangan dari simpatisan,” kata dia.
Salah satu solusi yang coba dia tawarkan untuk mengurangi potensi money politic adalah dengan kampanye via media sosial. Menurutnya, itu adalah cara terbaik mendekati warga dengan terbuka dan mudah diawasi.
“Jadi masyarakat bisa melihat bukan dari bagi bagi uang semata tapi kinerja dan personifikasi orang tersebut seperti apa," ungkapnya.
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut, ongkos politik calon anggota legislatif di DKI Jakarta mencapai Rp40 miliar. Hal ini menyebabkan calon yang terpilih adalah mereka yang punya modal kapital kuat.
“Kalau di Jakarta, teman-teman saya yang jadi tiga sampai empat kali, ongkosnya sekitar Rp40 miliar,” kata Cak Imin saat memberikan sambutan pada pidato kebudayaan, di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, Jumat malam (11/8/2023) seperti dikutip Antara.
Muhaimin menjelaskan, persaingan politik dalam pemilu dua periode terakhir, menunjukkan bahwa kompetisi yang menghalalkan segala cara telah berjalan di lapangan, dengan sangat terbuka. Bahkan praktik politik uang terjadi masif di lapangan.
“Apa yang disampaikan dengan money politic (politik uang), yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” kata Cak Imin menambahkan.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Abdul Aziz
