tirto.id - Terkait kegiatan Tamasya Al Maidah yang akan dilaksanakan saat pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta besok, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan menegaskan kegiatan Tamasya Al Maidah dilarang dan akan memulangkan massa dari luar Jakarta yang datang ke ibukota. Hal itu sudah tertuang dalam maklumat Kapolda Metro Jaya bersama KPU DKI Jakarta dan Bawaslu.
"Maklumat udah jelas udah itu aja baca maklumat udah jelas kalau ada mobilisasi massa akan dipulangkan," ujar Iriawan di Ecovention, Ancol, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Mantan Kapolda Jabar ini menegaskan, apabila ada pihak yang melanggar, polisi langsung bertindak tegas. Hal itu pun tidak hanya berlaku untuk tamasya Al Maidah, tetapi juga semua tindakan yang mengerahkan massa.
"Sudah jelas ya mencakup semua bukan cuman sama si Al Maidah doang, sudah ada saya dan Pangdam yang menjaga tiap TPS siapapun juga yang mencoba kita tidak melihat siapapun yang mencoba mengganggu pemungutan suara akan kita tindak tegas," tegas Iriawan.
Meskipun melarang Tamasya Al Maidah, Iriawan mengaku mempersilakan umat untuk menginap ke masjid. Akan tetapi, ia mengingatkan kembali tidak boleh ada massa yang bergerak ke TPS.
"Ya nggak masalah kalo mau salat mah silakan tapi ke TPS tidak boleh," tegas Iriawan.
Saat disinggung mengenai kemungkinan para inisiator Tamasya Al Maidah akan ditangkap, ia enggan berandai-andai. Ia mengaku melihat keadaan dalam pelaksanaan di lapangan besok.
"Kita liat ntar aja," tutur Iriawan.
Presiden Perintahkan Pengamanan untuk Pilkada DKI
Sementara itu, Menkopolhukam Jenderal (Purn) Wiranto meminta pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta berjalan damai dan aman. Bahkan, Wiranto mengaku, Presiden pun meminta pelaksanaan Pilkada DKI berjalan dengan baik.
"Saat kami menghadap Pak Presiden Joko Widodo, beliau jelas menyampaikan pesan biarkanlah masyarakat DKI melakukan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dengan aman, dengan sebebas-bebasnya tanpa intimidasi," kata Wiranto di Econvention, Ancol, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Mantan Panglima ABRI ini menerangkan, pemerintah ingin pemilukada mengandung dua unsur yakni aman dan sukses. Aman berati tak ada gangguan apa apa, sukses berati tujuan Pilkada tercapai. Ia tidak lupa berterima kasih kepada seluruh pihak seperti calon, timses, aparat keamanan maupun penyelenggara pemilu yang sudah menjalankan Pilkada yang bermartabat dan demokratis.
Oleh karena itu, Wiranto menegaskan pelaksanaan pemilukada adalah pesta demokrasi. Pesta demokrasi yang harus dilaksanakan dengan sukacita, tidak ada ancaman, intimidasi dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan hak sesuai dengan apa yang diinginkan.
"Saya ingatkan, jangan sampai ada pihak manapun yang mencoba untuk menciderai demokrasi yang sudah kita jaga ini. Aparat keamanan sudah diinstruksikan untuk menindak tegas secara hukum siapapun yang mengganggu ancaman dan intimidasi untuk mengerahkan massa untuk membuat suasana demokratis ini terganggu," ujar Wiranto.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berharap Pilkada DKI Jakarta akan lebih aman. Ia mengatakan Pilkada DKI Jakarta tidak ada kegiatan pengumpulan massa.
"Kita lihat situasi lebih kondusif dari putaran pertama. Tidak ada pengumpulan massa yang besar dalam jumlah signifikan," ujar Tito di Econvention, Ancol, Jakarta.
Demi menjaga Pilkada DKI berlangsung aman, Polri menurunkan ribuan personel untuk mengamankan Pemilukada DKI Jakarta. Sekitar 62.000 dari unsur Polri, TNI dan anggota Linmas dikerahkan untuk mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Anggota linmas sendiri 26.000 sisanya 35.000-an dari Polri 20.000 dari TNI kurang lebih 15.000 personel.
Sebagian besar personel akan ditempatkan di tiap TPS.
Sejumlah 34 ribu pasukan gabungan yakni masing-masing lebih dari 16 ribu hampir 17 ribu dari Polri, dan hampir 17 ribu TNI akan disebar di tiap TPS. Tidak lupa mereka menyediakan pasukan siap siaga dari Polri dan Polda Metro Jata dan Pangdam Jaya.
"Kekuatan kita yang stand by ada 10 ribu dari Polri, dan 1.500 yang ada di bawah kendali dari bapak Kapolda Metro Jaya dan Pangdam," kata Tito.
Tidak lupa, mereka masih mempunyai kekuatan cadangan yang siap untuk dikerahkan. Pasukan ini ada yang berada di bawah komando langsung Kapolri tingkat Mabes maupun ada yang langsung di bawah kendali bapak Panglima. Semua dilakukan untuk menjaga pelaksanaan pemilihan berjalan lancar.
"Kita yakinkan warga Jakarta untuk pemilihannya Insyaallah dapat berjalan lancar. Dan silahkan menggunakan hak pilih, hak politik, dengan sebebas-bebasnya. Ini dijamin oleh pemerintah," tutur Tito.
Selain di wilayah DKI Jakarta, mantan Kadensus 88 ini mengaku sudah menangani adanya dugaan pergerakan massa dari luar Jakarta. Ia mengatakan, seluruh Kapolda di Jawa dan Sumatera, termasuk Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan dengan dasar diskresi.
"Mohon doa dari seluruh warga Indonesia, warga Jakarta khususnya. Mohon dukungan bersama-sama, agar pemilu dapat berjalan langsung dengan aman dan damai," ujar Tito.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan kembali segala pernyataan pemerintah dan aparat berwajib bahwa pemilukada harus dalam kondisi damai, tenang dan tanpa tekanan. Dalam rangka itu, dirinya bersama para penegak hukum ingin menciptakan situasi yang kondusif bagi warga DKI Jakarta.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
