Menuju konten utama

PKB: Banser Tak Bermaksud Bakar Kalimat Tauhid di Bendera Mirip HTI

PKB menyebut, Banser bermaksud membakar bendera yang mirip dengan bendera HTI, bukan bendera yang memuat kalimat tauhid.

PKB: Banser Tak Bermaksud Bakar Kalimat Tauhid di Bendera Mirip HTI
Massa dari berbagai ormas islam melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Jakarta, Selasa (18/7). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Ketua DPP PKB dan Kader Nahdlatul Ulama (NU) Abdul Kadir Karding yakin Barisan Serbaguna (Banser) NU tak ada niat membakar kalimat tauhid yang tertera di sebuah bendera mirip Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat peringatan Hari Santri Nasional, Senin (22/10/2018).

"Sebenarnya Banser ini ingin membakar, yang saya tau loh ya, bendera HTI. Jadi bukan kalimat laillahaillah, saya rasa itu bukan. [Pembakaran] bendera HTI itu sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap NKRI," kata Karding kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Pembakaran bendera yang memuat kalimat tauhid itu dilakukan saat Perayaan Hari Santri Nasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kejadian itu terjadi tak lama setelah acara dimulai yakni pukul 09.30 WIB.

Acara kemudian tetap berjalan dan selesai pada pukul 14.30 WIB. Video kejadian pembakaran itu lantas viral. Polres Garut yang mengetahui kejadian tersebut segera bertindak. Sejauh ini, sudah ada tiga orang yang ditangkap.

"Saya berharap ke depan ada langkah-langkah yang bijak, yang bisa merespons setiap sikap atau pendapat. Kami orang-orang NU kan harus pakai cara-cara NU begitu untuk menyikapi sesuatu," tutur Karding.

"Menurut saya, semangat lalu tekad untuk menjaga NKRI sekali lagi supaya dilakukan dengan langkah yang betul-betul berhati-hati," tambahnya.

Karding juga berharap Gerakan Pemuda Ansor segera memberi pernyataan resmi soal kasus pembakaran bendera itu. Dia bahkan menyebut GP Ansor harus meminta maaf jika diperlukan.

"Ansor harus memberikan pernyataan resmi atau menyampaikan meminta maaf kalau itu dianggap. Jangan sampai itu dikelola menjadi isu politik dan ini berbahaya untuk Ansor," katanya.

Baca juga artikel terkait PEMBAKARAN BENDERA HTI atau tulisan lainnya dari Lalu Rahadian

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Lalu Rahadian
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Dipna Videlia Putsanra