tirto.id - “Perwari satu-satunya organisasi yang tidak ada kaitannya dengan laki-laki. Sedang organisasi lainnya memiliki kaitan itu, dan kaum laki-laki ini memengaruhi mereka.”
Ucapan Sekretaris Pertama Perwari Nyonya Siregar kepada Saskia Eleonora Wieringa yang terangkum dalam buku Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI (2010, hlm. 186) tersebut menunjukan betapa berbeda pola gerakan perempuan yang digagas Perwari.
Apabila jika dibandingkan dengan gerakan perempuan seperti Gerwani atau Muslimat, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) memiliki ideologi yang cukup berbeda. Di tengah maraknya konsolidasi organisasi perempuan dengan partai politik pada periode 1950-an, Perwari memilih bergelut di jalur independen meskipun itu membuatnya terkucil.
Di samping menjunjung tinggi sikap netral, Perwari juga tidak memiliki hubungan dengan wilayah politik laki-laki. Anggotanya lebih banyak berkecimpung dalam kegiatan sosial. Namun, banyak pula di antara mereka yang memilih keanggotaan ganda agar dapat terlibat dalam politik.
Perwari lahir pada tanggal 17 Desember 1945 di Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, tengah diadakan kongres perempuan yang pertama kali diadakan sejak Indonesia merdeka. Adapun pertemuan tersebut menghasilkan keputusan fusi organisasi Persatuan Wanita Indonesia dan Wanita Republik Indonesia. Badan fusi ini melahirkan Perwari sebagai organisasi perempuan sekuler yang berasas Pancasila.
Bukan Jalan Politik Perempuan
Menurut catatan Cora Vreede-de Stuers dalam buku Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan & Pencapaian, program utama Perwari bertujuan menjadikan organisasi sebagai garis belakang kemerdekaan Indonesia (2008, hlm. 176). Sepanjang masa revolusi, sebagian anggota Perwari memang sudah pernah mengecap getirnya berjuang mendirikan dapur umum dan mengatur distribusi beras di garis belakang.
Barangkali berbekal resolusi saat debutnya itu, Ketua Pertama Perwari Sri Mangunsarkoro memutuskan mengajak Perwari menjadi bagian Persatuan Perjuangan (PP) yang dipelopori Tan Malaka pada tanggal 4 Januari 1946 di Purwokerto.
Buku Kepartaian dan Parlementeria Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan menyebut bahwa Perwari pernah mengadakan konferensi daerah seluruh Jawa. Menurut hasil konferensi, Perwari memutuskan untuk terlibat dalam aksi pembelaan atas pengakuan kemerdekaan secara penuh melalui PP sejak 16 Januari 1946 (1954, hlm. 174).
Kedudukan Perwari di dalam PP, menurut sumber yang sama, tidak terpengaruh oleh aliran politik manapun. Meskipun demikian, keterlibatan Perwari dengan PP tetap menimbulkan masalah karena dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perwari.
Peristiwa tersebut kemudian menarik sebuah pertemuan darurat. Memoar perjuangan para perempuan berjudul Sumbangsihku Bagi Pertiwi Jilid V yang disunting oleh Lasmidjah Hardi mengkisahkan suasana Kongres Darurat Perwari di Yogyakarta yang bertempat di rumah Pangerang Hadinegoro di Jalan Bintara Kidul No. 28. Para anggota kongres tampak sangat gelisah seraya menentang keputusan Mangunsarkoro melibatkan Perwari ke dalam arus politik (1985, hlm. 41).
Menurut penelusuran Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 2, pimpinan pusat Perwari mendapat banyak protes berkat keputusannya mendekat ke PP. Melengkapi kekecewaan terhadap keputusan Perwari terlibat dalam “gerakan oposisi”, Maria Ulfah juga dikabarkan menarik keanggotaannya dari Perwari pada 4 Maret 1946 (2009, hlm. 21).
Pada tahun yang sama, lanjut Poeze, perkumpulan cabang Perwari semakin banyak yang mengeluarkan tuntutan untuk hengkang. Tepat pada tanggal 5 April, Perwari Jawa Timur juga menyatakan akan keluar jika Perwari tetap mempertahankan keanggotaannya dalam PP. Tuntutan yang sama terlayang pada 6 April dari Perwari Priangan yang merasa keterlibatan Perwari dalam PP adalah sebuah kesalahan.
Keadaan serupa juga dicatat oleh Saskia Wieringa yang menggambarkan kondisi Perwari yang kian melemah akibat kehilangan banyak anggota selepas Perang Kemerdekaan. Banyak di antara mereka yang memiliki keanggotaan rangkap dan memilih bergabung ke dalam organisasi baru yang berorientasi politik (hlm. 193).
Gara-Gara Poligami
Ketimbang berpolitik, Perwari lebih dikenal sebagai organisasi yang terikat dengan masalah-masalah masyarakat. Baik Wieringa maupun Stuers sama-sama menyebutkan titik berat program kerja Perwari berada di bidang non-politik, kendati sebagian anggotanya berasal dari partai politik. Selama periode 1950-an, Perwari aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan para siswi dan buruh perempuan (2010, hlm. 194; 2008, hlm. 192).
Di atas semua perjungan menyejahterakan kaum perempuan, Perwari juga sangat menentang praktik poligami. Aksi Perwari timbul sebagai respons atas hasil praktek poligami yang masih banyak dilakukan para pegawai negeri sipil sepanjang periode 1950-an. Ditambah lagi, pada tahun 1952, Pemerintah RI melalui Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan No. 19 yang mengatur pembagian uang pensiun kepada pegawai negeri yang memiliki lebih dari satu istri.
Perwari menjadi bagian dari 19 organisasi perempuan yang menentang keputusan tersebut karena dianggap mendukung praktek poligami di kalangan pegawai pemerintahan. Setelah jajak pendapat tak membuahkan hasil, Perwari turun ke jalan tepat di hari ulang tahunnya yang ke-8 pada 17 Desember 1953 untuk protes di depan kantor presiden dan perdana menteri.
Aksi Perwari menolak poligami berlanjut menjadi kekecewaan terhadap Presiden Sukarno. Tersiar kabar bahwa sang kepala negara memutuskan menikah lagi dengan Kader Perwari dari Salatiga. Kantor pusat Perwari pun terbakar amarah dan mulai mencela Sukarno.
“Saat pembukaan Prambanan, menjadi jelas bahwa Bung Karno telah merayu wakil kami dari Salatiga, Hartini. Kabar ini dikirimkan ke kantor pusat Perwari: Bung Karno itu vrouwengek (tukang main gelap dengan perempuan),” tutur Nyonya Siregar dalam wawacara dengan Wieringa.
Wieringa juga mencantumkan transkrip wawancara dengan Nyonya Siregar yang menyebut keinginan anggota Perwari untuk membantu proses perceraian Fatmawari dengan Sukarno. Akan tetapi, usaha tersebut sia-sia karena menurut penuturan Nyonya Siregar yang kala itu menjabat sekretaris Perwari, tidak ada seorang pun yang berani menentang pernikahan kedua Sukarno.
Protes Perwari terhadap Sukarno harus dibayar mahal oleh ketua dan sebagian besar anggotanya. Menurut biografi Sujatin Kartowijono Mencari Makna Hidupku yang dikisahkan oleh Hanna Rambe, aksi protes Perwari terhadap Sukarno mengakibatkan banyak anggota Perwari memilih mundur karena didesak oleh suami-suami mereka yang ternyata merupakan anggota PKI (1983, hlm. 104).
Selain itu, Perwari juga semakin terpojok karena dihujani berbagai macam ancaman gelap. Baik Wieringa maupun Nina Nurmilla dalam Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia menyebut ancaman pembunuhan beruntun yang diterima oleh Ketua Umum Perwari Sujatin Kartowijono karena telah membuat sang Pimpinan Besar Revolusi sangat marah (2010, hlm. 189; 2009, hlm. 51).
“Bung Karno sangat marah, ia menginginkan pembubaran kami,” kata Nyonya Siregar.
Sadar posisinya sudah sangat melemah, Perwari mengubah kebijakan organisasinya. Wieringa kembali mencatat perubahan strategi Perwari untuk meningkatkan posisi perempuan dalam perkawinan melalui DPR. Namun, ketimbang bergabung menjadi organisasi sayap perempuan sebuah parpol, Perwari memilih melakukan konfrontasi dengan 15 partai politik sembari membawa program-program perjuangan mereka sendiri (hlm. 194-195).
Upaya Perwari menjaring simpati partai politik tidak terlampau berhasil. Dari 15 parpol yang dihadapi Perwari, yang tertarik kepada program Perwari hanya PNI dan PSI saja. Belakangan juga baru diketahui, baik PNI atau PSI tidak berkenan menempatkan program Perwari sejajar dengan kepentingan partai. Perwari memilih mundur dan mengangkat calon dari kalangan mereka sendiri, tetapi tidak terpilih.
Di Balik Bayang-Bayang Gerwani
Tidak seperti Gerwani yang memilih mendekat ke PKI, Perwari sama sekali tidak memiliki dukungan dari partai politik manapun. Akibatnya, menjelang pertengahan dekade 1950-an, Perwari kurang populer. Tidak ada satu pun partai politik yang menyatakan mendukung aksi Perwari menentang Sukarno berpoligami.
Celakanya lagi, hubungan Perwari dan Gerwani semakin menunjukan gejala tidak harmonis. Tepat di hari Perwari mengepung Istana Negara dan Kantor Perdana Menteri untuk menuntut revisi peraturan perkawinan, Gerwani juga turut hadir. Kedatangan front perempuan PKI itu sama sekali tidak disadari Perwari hingga menimbulkan rasa dengki anggota Perwari.
“Tanpa sepengetahuan kami, rupanya Gerwani turut berdemonstrasi, di barisan paling belakang. Mereka juga memamerkan vaandel mereka. Gerwani yang licik kemudian mendapat publikasi besar-besaran di dalam majalah Federation of International Women’s Movement, dengan kesan seolah-olah demonstrasi itu hanya dilakukan oleh Gerwani. Perwari sedikit pun tak disebut,” kenang Sujatin Kartowijono dalam memoarnya.
Perwari nampaknya menyadari bahwa Gerwani mendapatkan perbedaan perlakuan akibat kedekatannya dengan pemerintah. Sementara Perwari didesak ancaman pembubaran, Gerwani hanya sekedar dimarahi Sukarno lantaran ikut-ikutan berdemo. Kendati demikian, Perwari merasa hal itu bukanlah sesuatu yang buruk karena yang terpenting suara mereka tersampaikan.
“Soekarno melihat aksi kami untuk undang-undang perkawinan lebih baik, termasuk demonstrasi besar yang ditujukan kepada dirinya, untuk itu ia membuat kami menderita,” tutur Nani Suwondo, ketua seksi hukum Perwari.
==========
Artikel ini terbit pertama kali pada 18 Mei 2019. Redaktur melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali dalam rangkaian Laporan Khusus Hari Ibu 2022.
Editor: Windu Jusuf
