tirto.id - Kementerian luar negeri Turki menyatakan Pemerintah Turki telah menutup paksa kantor kedutaan dan konsulat Belanda di negara itu pada Sabtu (11/3/2017) waktu setempat. Turki juga menutup kediaman resmi duta besar Belanda di negara itu, kuasa usaha dan konsul jenderal Belanda.
Sebagaimana dilansir Antara dari Reuters, penutupan ini buntut dari meningkatnya ketegangan antara dua negara sesama anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) itu setelah Pemerintah Belanda melarang menteri luar negeri Turki terbang ke Rotterdam.
Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan tidak menginginkan duta besar Belanda sementara waktu kembali ke Turki menyusul perselisihan kedua negara yang terus meruncing. "Kami tidak menginginkan duta besar Belanda, yang sekarang sedang cuti, untuk kembali ke penempatannya untuk sementara ini," kata pernyataan resmi kementerian luar negeri Turki.
"Mitra-mitra kami sudah dijelaskan bahwa keputusan besar yang diambil terhadap Turki dan masyarakat Turki di Belanda akan menimbulkan masalah serius pada aspek diplomatik, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya."
Sementara di Belanda, sebagaimana dilansir Guardian, sehari kemudian, pada Minggu (12/3/2017) waktu setempat, pemerintah Belanda menangkap Menteri Urusan Keluarga Turki, Fatma Betul Sayan Kaya yang sedang berada di Kota Rotterdam. Fatma akan dideportasi dari Belanda. Polisi Belanda menderek mobil Fatma hingga ke perbatasan Jerman. Polisi di Rotterdam juga membubarkan aksi protes warga Turki terhadap pengusiran Fatma itu.
Pemerintah Belanda berupaya mencegah Fatma yang akan menggelar rapat umum bareng ratusan warga Turki di Belanda membahas keikutsertaan mereka di referendum untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Turki, Tayyip Erdogan pada April mendatang.
Lewat akun twitternya, Fatma mencuitkan informasi bahwa ia telah dibawa paksa oleh polisi Belanda ke Kota Nijmegen, dekat perbatasan Belanda-Jerman untuk dideportasi. Ia mencuit, “Atas nama semua warga Turki, seluruh dunia harus beraksi melawan praktek fasis ini! Perlakuan ke menteri perempuan ini tak bisa diterima.”
Sebelumnya, Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte mengumumkan larangan penerbangan bagi Menlu Turki diterbitkan karena khawatir rapat umum yang dia gelar bersama warga Turki bisa mengganggu kelancaran pemilihan parlemen Belanda pada Rabu pekan depan. Hal ini mengingat di pemilu itu kampanye kelompok anti-imigran sedang dominan.
Pelarangan itu dibalas Presiden Turki, Tayyip Erdogan dengan menuding Belanda berlaku seperti Nazi.
Di depan pendukungnya, ia menyatakan, "Dengar ya Belanda, Kalian boleh membatalkan penerbangan menteri luar negeri kami sesering yang kalian mau, tapi camkan juga bagaimana nasib penerbangan kalian ke Turki." Ia juga berkomentar keras, "Mereka tidak tahu diplomasi atau politik. Mereka peninggalan Nazi. Mereka fasis."
Adapun Mevlut, menuduh Belanda memperlakukan warga Turki di negeri kincir angin itu seperti tawanan dengan melarangnya menemui mereka. "Saya mengirim mereka untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian Anda. Mereka bukan tawanan," kata Mevlut kepada CNN Turki.
Mevlut sempat mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi dan politik yang keras jika Belanda menolaknya masuk ke negara itu. Tapi, Mark Rutte menyatakan tak khawatir dengan ancaman Mevlut itu.
Sementara itu tokoh sayap kanan Belanda, Geert Wilders, marah dengan pernyataan Erdogan yang menyamakan Belanda dengan Nazi. "Saya paham mereka marah tetapi yang satu ini sudah di luar batas," kata Rutte.
Adapun Kanselir Jerman, Angela Merkel telah menyatakan akan berbuat apa saja untuk mencegah adanya pengaruh ketegangan politik di Turki ke Jerman. Belakangan, empat penerbangan Turki ke Austria dan satu ke Swiss juga dibatalkan.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
