tirto.id - Pengamat BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan, kepemimpinan Nicke Widyawati sebagai Dirut Pertamina akan rawan intervensi pada tahun politik ini. Pertamina akan mendapat banyak tekanan kepentingan dari banyak pihak dari luar korporasi.
"Saya paham betul Pertamina di tahun politik adalah posisi yang sangat susah, banyak sekali kepentingan. Sehingga, menurut saya agenda yang paling besar dihadapi Bu Nicke adalah naiknya intervensi non korporasi kepada Pertamina," ujar Said kepada Tirto pada Kamis (30/8/2018).
Ia menyebutkan ada 5 kemungkinan topik intervensi non-korporasi yang akan menekan profesionalitas dari para jajaran direksi Pertamina. Pertama, intervensi tentang pasokan dan harga BBM dari para pemain-pemain pengadaan BBM.
Kedua, intervensi terhadap ide down share ladang-ladang migas milik Pertamina yang oleh pemerintah diberikan kepada pihak lain. "Hal ini beberapa waktu lalu sempat mengemuka," ucapnya.
Ketiga, intervensi mengenai percepatan pembangunan beberapa proyek besar Pertamina, seperti pembangunan kilang. Diketahui, Pertamina saat ini memiliki enam kilang prioritas untuk dibangun, antara lain di Dumai, Plaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim di Sorong, yang mampu memproduksi 900.000 barel per hari.
Keempat, intervensi terhadap pengadaan barang dan jasa Pertamina yang sangat besar. Kelima, intervensi sumber pendanaan.
"Pertamina saat ini kesulitan uang, jadi sumber pendaan rawan intevensi non-korporasi," ungkapnya.
Asal tidak ada intervensi, ia mengatakan para direksi dapat memajukkan dan mengembangkan Pertamina menjadi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) plat merah yang lebih besar hingga internasional.
"Kalau membesarkan Pertamina semua orang Pertamina itu mampu membesarkan, asal tidak ada intervensi," ujarnya.
Konsistensi pemerintah (non-korporasi) sangat diharapkan untuk Pertamina menjadi perusahaan multinasional dapat terealisasi.
"Arahnya konsistensi kebijakan pemerintah untuk Pertamina. Apakah mau membesarkan Pertamina atau tidak. Ataukah pemerintah mau menjadikan Pertamina sebagai tempat melaksanakan tugas populis pemerintah?" ucapnya.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini, menekankan bahwa menggunakan Pertamina sebagai tempat pelaksanaan kebijakan populis dapat merugikan Pertamina dan itu dilarang dalam UU BUMN.
Ia menambahkan UU BUMN sudah mengatur bahwa BUMN tidak boleh memberikan kebijakan penugasan yang tidak dibiayai pemerintah.
"Saya berpengalaman betul kegagalan-kegagalan Pertamina sedikit yang terkait dengan kamampuan direksi, tapi lebih banyak karena konsistensi kebijakan pemerintah," tandasnya.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra
