Menuju konten utama

Kebijakan Pemerintah Dinilai Sangat Pengaruhi Kesuksesan Pertamina

Kegagalan Pertamina untuk berkembang besar sebagai perusahaan plat merah lebih banyak dipengaruhi oleh inkonsistensi kebijakan pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Dinilai Sangat Pengaruhi Kesuksesan Pertamina
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno berjabat tangan dengan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati saat pengumuman pengangkatan Direksi Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (29/8/2018). ANTARA FOTO/Dok Pertamina/Adityo Pratomo

tirto.id - Indikator kesuksesan untuk menguatkan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan minyak dan gas (migas) BUMN, tidak hanya profesionalitas dari direktur utama beserta jajarannya. Pengamat BUMN, Said Didu mengatakan banyak variabel yang mendukung kesuksesan Pertamina dan pemerintah ada di balik itu.

Pada Rabu (29/8/2018), Nicke Widyawati ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina. Nicke telah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Diretur Utama Pertamina sekitar 4 bulan, menggantikan sementara Elia Massa Manik yang diberhentikan secara terhormat dari jabatannya sebagai direktur utama, pada Jumat (20/4/2018).

"Bu Nicke saya kenal 10-11 tahun lalu. Saya menyatakan beliau profesional dalam melaksanakan tugas, tapi Pertamina variabelnya terlalu banyak, sehingga kesuksesan orang sangat tergantung pada kriteria keinginan pemerintah," ujar Said kepada Tirto pada Kamis (30/8/2018).

Saat ini, pemerintah banyak mengambil peran dalam menentukan kesuksesan Pertamina. Fokus tolok ukur kesuksesannya bukan lagi hanya dari kapasitas, kapabilitas dan profesionalitas dari jajaran direksi Pertamina untuk membesarkan Pertamina.

"Kalau membesarkan Pertamian semua direksi Pertamina yang ada sebelum-sebelumnya juga sudah bisa membesarkan Pertamina," ungkapnya.

Salah satu persoalan dirut dan jajaran direksi saat ini untuk kesuksesan Pertamina adalah keinginan pemerintah yang selalu berubah-ubah di era pemerintahan Jokowi.

"Bahkan kadang terbawa angin politik. Sehingga, tidak heran bahwa pergantian direksi Pertamina sering sekali terjadi," ujarnya.

Sejak pemerintahan Jokowi penggantian dirut Pertamina sudah terjadi tiga kali. Dwi Soetjipto menjabat dari 2014 dan dicopot pada Jumat (3/2/2017). Elia Massa Manik menggantikan Dwi Soetjipto yang dilantik pada 16 Maret 2017, dan dicopot pada Jumat (20/4/2018).

"Penyebab semua ini adalah kesuksesan dirut dan direksi yang baru sangat sulit diduga karena indikatornya berubah-berubah," ungkapnya.

Ia menjabarkan, indikator awal Dwi Soetjipto diangkat menjadi dirut Pertamina adalah untuk menyehatkan segera dan membersihkan Pertamina dari banyak hal.

"Itu dilakukan, tapi diganti juga karena mungkin berubah juga kriteria penialian Pertamina," ujarnya.

Kemudian, Elia Massa Manik mengantikan posisi Dwi Soetjipto harapannya adalah bahwa dia dianggap bisa memacu perkembangan Pertamina seperti yang diinginkan presiden pada saat kampanye, yaitu bahwa Pertamina harus memperbesar kapasitasnya sebagai perusahaan minyak dan gas plat merah.

"Tapi ternyata berubah. Pertamina harus menanggung beban penugasan dan kelihatannya Massa Manik di berbagai kesempatan menyatakan penugasan Pertamina harus sesuai dengan UU BUMN. Itu kelihatannya mungkin dianggap tidak searah dengan keinginan pemerintah," ungkapnya.

Saat ini, masuk masa Nicke menjadi dirut Pertamina. Menurutnya, akan lebih banyak tantangannya karena masuk di tahun politik Pilpres 2019.

"Saya kenal dia profesional, tapi saya katakan sekali lagi Pertamina tidak cukup hanya profesional. Arahnya konsistensi kepentingan pemerintah. Dia masuk di tahun politik dan saya paham betul Pertamina di tahun politik adalah posisi yang sangat susah. Banyak sekali kepentingan," ujarnya.

"Apakah pemerintah konsisten membesarkan Pertamina atau pemerintah ingin menjadikan Pertamina sebagai tempat pelaksanaan tugas populis pemerintah?" ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan kegagalan-gagalan Pertamina untuk berkembang besar sebagai perusahaan migas plat merah, sedikit yang terkait dengan kemampuan direksinya.

"Lebih banyak karena inkonsistensi kebijakan pemerintah," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait PT PERTAMINA atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Dipna Videlia Putsanra