tirto.id - Lina, salah satu calon wali murid SMAN 2 Depok, Jawa Barat mengaku ketar-ketir saat menunggu pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017. Apalagi Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat menunda pengumuman hasil PPDB dari semula Senin (10/7/2017) pukul 14:00 WIB menjadi 23.30 WIB.
“Semalam ketar-ketir juga ya, Mas. Di rumah itu, saya pantau terus nama anak saya. Puji Tuhan enggak tergeser. Soalnya ini pilihan kedua. Kalau enggak diterima harus ke swasta soalnya," kata Lina kepada Tirto, di SMAN 2 Depok (11/7/2017).
SMAN 2 Depok merupakan pilihan kedua yang dipilih anaknya, sedangkan pilihan pertamanya adalah SMAN 1 Depok, Jawa Barat.
Selama memantau nama anaknya dalam pengumuman PPDB tersebut, Lina mengeluhkan lambatnya server situs PPDB online yang diaksesnya. Padahal, menurutnya, pantauan yang dilakukannya itu menjadi penting karena berhubungan dengan status anaknya.
"Hari apa itu, anak saya masih ada namanya di daftar SMAN 1 Depok. Tapi kemudian tergeser. Passing grade-nya tidak cukup. Itu juga saya tahu setelah lemot terus di-refresh, eh, udah enggak ada," kata Lina.
Selain proses pemantauan yang sulit karena ada masalah server, Lina juga menemui kesulitan saat mengunggah data ke situs PPDB online. "Sempat enggak masuk-masuk datanya. Saya kan upload sendiri di rumah. Ngadat-ngadat. Awalnya saya kira itu karena internet saya yang lemot, tapi buka situs lain normal," katanya.
Wanita yang tinggal di daerah Beji, Depok, Jawa Barat ini mengaku jika ini merupakan pengalaman pertama menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sebelumnya, anaknya selalu bersekolah di sekolah swasta.
“Memang banyak yang mengingatkan ribetnya sekolah negeri. Ada yang bilang bakal banyak pungutan dan sebagainya, tapi enggak ada (soal pungutan)," kata Lina.
Kurangnya Sosialisasi
Perjuangan Lina untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri ternyata belum berakhir. Ia masih harus mundar-mandir menyelesaikan persyaratan daftar ulang anaknya di SMAN 2 Depok tersebut.
Terlebih, ia mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pihak sekolah sehingga ia terpaksa pulang tidak jadi daftar ulang, dan akan kembali ke sekolah pada esok hari.
“Ini saya baru tahu kalau ada syarat-syarat yang harus dibawa. Besok deh balik ke sini lagi. Soalnya di web enggak ada. Cuma diumumin hari ini daftar ulang atau lapor diri saja," kata Lina kepada Tirto, di SMAN 2 Depok, dengan muka lesu sambil mencermati kembali daftar persyaratan yang diberikan pihak sekolah kepadanya.
Dari lembar informasi daftar ulang yang diberikan pihak SMAN 2 Depok kepada Lina, diketahui persyaratan itu di antaranya foto ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing tiga buah, materai Rp 6000, fotokopi rapor SMP semester 1 sampai 5, fotokopi SKHUN, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi NISN, dan dimasukkan dalam map biru.
Proses daftar ulang di SMAN 2 Depok sendiri, seperti yang tertulis dalam lembar tersebut, dijadwalkan dari tanggal 11-14 Juli 2017 sejak pukul 08.00-14.00 WIB.
Berbeda dengan Lina yang bisa mendaftar sendiri dari rumah, seorang calon wali murid lain di SMAN 2 Depok yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat kebingungan dengan proses pendaftaran online. Hal itu membuatnya harus beberapa kali ke SMAN 2 Depok.
"Baru hari ketiga pendaftaran data anak saya bisa diunggah. Kata operatornya server-nya down. Saya kagak tahu juga server itu apa. Maklum kita enggak pernah pakai komputer," kata ibu tersebut kepada Tirto di SMAN 2 Depok, Selasa (11/7/2017).
Ia pun sempat curiga terhambatnya anaknya mendaftar karena akal-akalan pihak sekolah saja. Karena, ibu tersebut pernah dengar kabar kalau di SMAN 2 Depok pernah terjadi jual beli bangku.
"Saya tanya langsung ke petugas yang waktu itu jaga. 'Saya enggak dibohongi, kan? Enggak ada main-main, kan? Awas saja. Saya laporkan nanti', kata saya. Kata mereka ini karena server-nya enggak bisa. Saya tanya, server itu apa, kata mereka itu internet. Mereka bilang saya enggak usah khawatir. Terus besoknya sudah bisa," ibu tersebut menceritakannya dengan nada yang meninggi.
Keluhan-keluhan di SMAN 3 Depok
Sementara itu, di SMAN 3 Depok sejumlah calon wali murid yang hari ini mendaftarkan ulang anaknya ke sekolah tersebut rata-rata mengeluhkan sedikitnya nomor antrean untuk daftar ulang. Sehingga banyak calon wali murid yang terpaksa pulang dan kembali keesokan harinya.
“Saya datang jam setengah sepuluh, itu sudah nomor 99. Jatahnya seratus," kata Nasrul kepada Tirto di SMAN 3 Depok.
Menurut Nasrul, jumlah nomor antrean yang bisa diambil terlalu sedikit, apalagi hari ini adalah hari pertama pendaftaran ulang sehingga banyak yang terpaksa tidak dapat nomor antrean.
"Tadi banyak yang balik ibu-ibu. Kasihan juga. Kalau saya, sih gampang. Tapi ibu-ibu itu kasihan," katanya.
Pria yang tinggal di Margonda ini pun menyampaikan keluhan terkait lambatnya server situs PPDB online Jawa Barat yang diaksesnya untuk mendaftarkan anaknya. Tidak hanya itu, dirinya pun mengeluhkan proses pengumuman yang telat dari jadwal seharusnya.
“Di pengumuman itu jam dua siang kemarin, tapi baru bisa dibuka jam 1 tadi malam. Enggak tahu kenapa itu. Paling belum dimasukin dari sananya. Jadi bikin begadang," kata Nasrul.
Nasrul sendiri mengaku SMAN 3 Depok adalah pilihan pertama anaknya, sedangkan pilihan kedua adalah SMAN 5 Depok. Sampai pukul 12.45 WIB, saat diwawancari Tirto, Nasrul belum juga dipanggil untuk mendapatkan giliran mengunggah data daftar ulang.
"Cuma ada dua operatornya meskipun komputernya empat. Satu orang bisa 10 menit. Paling nanti saya kebagian jam 2-an," kata Nasrul.
Hal yang sama juga dikeluhkan seorang calon wali murid SMAN 3 Depok lainnya yang hanya mau dipanggil Ibun. Dengan sangat emosi ia mengeluhkan sedikitnya nomor antrean untuk daftar ulang. Terpaksa ia harus kembali besok karena hari ini sudah tidak mendapat nomor antrean.
"Kesel lah, Mas. Kemarin pas lihat pengumuman saya datang siang, tahunya malam. Sekarang datang siang, sudah habis antreannya. Besok disuruh ke sini lagi jam 8 pagi. Capek," kata Ibun pada Tirto di SMAN 3 Depok (11/7/2017).
Tanggapan Pihak Sekolah
Menanggapi keluhan dari calon wali murid, Humas SMAN 2 Depok, Hari mengakui bahwa pada tiga hari awal pembukaan PPDB online memang terjadi down pada server. Hal itu diakui menghambat proses input data.
"Baru hari ketiga normal. Kami sudah jelaskan ke wali murid. Kan ada layar juga kami pasang, di situ kami tunjukkan. Jadi semua tahu. Ada yang bilang internet kami yang lemot, kami bukakan Youtube beberapa detik langsung kebuka sebagai bukti," kata Hari kepada Tirto di SMAN 2 Depok.
Selanjutnya, Hari pun menyatakan permasalahan pada PPDB Online tahun ini karena baru kali pertama ditangani oleh Pemprov Jawa Barat. "Sebelumnya kan Pemkot Depok," katanya.
Sebagai pihak sekolah, Hari pun mengeluhkan ketidaksiapan Pemprov Jawa Barat dalam proses PPDB Online tahun ini. Karena, menurutnya, itu membuat komplain dari sejumlah calon wali murid.
"Waktu masih di Pemkot lancar saja. Tidak banyak komplain jadinya," katanya.
Perihal dugaan kolusi atau jual beli kursi di sekolahnya, Hari menampik hal tersebut. Menurutnya itu sebuah hal yang tidak logis bisa terjadi dalam sistem online.
"Itu tidak logis ya menurut saya. Sekarang semua sudah bisa memantau prosesnya. Di sini pun kami sediakan layar yang bisa dilihat semua wali murid. Jadi tidak mungkin ada kolusi apalagi jual beli kursi," kata Hari.
Sebagai sekolah yang pernah menjadi RSBI sebelum akhirnya dihapus oleh pemerintah, SMAN 2 Depok memang menjadi salah satu sekolah tujuan favorit, selain SMAN 1 Depok.
"Kalau di Depok memang pilihannya paling banyak ke SMA 1 sama di sini," kata Hari.
Karena hal itu pula, Hari menyatakan terdapat banyak pihak kepentingan yang menekan agar anak dan kerabatnya bisa diterima di SMAN 2 Depok.
"Kami tidak memungkiri ada banyak oknum dari berbagai pihak yang menekan seperti itu. Tapi kami tetap pada juknis yang ada. Kami tidak berani melanggar itu," kata Hari.
Juknis tersebut menurutnya sesuai dengan Permendikbud no 17 tahun 2017 dan Pergub Jawa Barat. Seperti perihal zonasi dan rombongan belajar. “Kami menerapkan zonasi. Itu kan 60-40. 60 persen yang sesuai zona sekolah, 40 persen dari luar zona sekolah. Kalau yang tinggal di radius 1 km dari sekolah, akan diberi tambahan nilai 9, 3 km 8 nilai, dan 5 km 7 nilai," katanya.
- Baca juga: Sengkarut PPDB Online 2017
Terkait kuota Rombongan Belajar (Rombel) pun, Hari mengaku sesuai dengan Permendikbud, yakni 36 dalam satu kelas. "Kalau lebih dari itu nanti kan tidak dapat BOS peserta didiknya. Kami tidak berani menambah. Lagi pula SMA 2 ini punya ruang yang paling kecil se-Depok," katanya.
Untuk bangku kosong, Hari pun menyebut menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Pemprov Jawa Barat. "”Sepengalaman kami jarang ada bangku kosong di sini," katanya.
Sedangkan, untuk masalah informasi persyaratan daftar ulang, Hari mengaku pihaknya telah memberikan informasi itu. “Kami sudah tempel di dinding pengumuman itu. Ada juga kok di webnya," kata Hari.
Lelaki asli Pekalongan itu mengaku saat pengumuman memang ada kendala sehingga baru bisa diakses pada pukul 23.30 semalam. "Semalam baru fiksasi. Siang sempat ada yang melapor nama anaknya hilang, tapi pas malam setelah final muncul kembali," kata Hari.
Sementara itu, pihak SMAN 3 Kota Depok tidak berkenan untuk diwawancarai. Salah satu staf guru yang tidak mau dikutip namanya, di sekolah tersebut mengatakan seluruh pejabat sekolah sedang menemui inspektorat kemendikbud hari ini (11/7).
"Sedang ke inspektorat semua. Saya tidak berani memberi keterangan," katanya pada Tirto di SMAN 3 Depok (11/7).
PPDB di Jawa Barat memang mengalami masalah. Tidak hanya di Depok, tapi hampir seluruh kota di Jawa Barat. Di Bekasi, para wali murid juga dibuat deh-degan dengan situs PPDB yang sempat tidak bisa diakses. Tak hanya itu, ada nama siswa yang sebelumnya ada tetapi saat pengumuman pada Senin malam, tiba-tiba hilang.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
