tirto.id - Militer Myanmar, yang melakukan kudeta pemerintahan sejak Senin (1/2/2021) memblokir akses ke Facebook karena perlawanan masyarakat terhadap kudeta melonjak. Masyarakat menyerukan pemberontakan sipil untuk memprotes kudeta militer dan penahanan para tokoh politik termasuk Aung San Suu Kyi.
Facebook adalah salah satu media populer di Myanmar yang digunakan banyak orang untuk mengakses informasi. Masyarakat juga mendesak agar internet, yang dimatikan di beberapa daerah, untuk dipulihkan kembali.
Militer merebut kekuasaan sebelum pertemuan pertama Parlemen terpilih. Kudeta tersebut mendapat kecaman dari dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mendorong agar pemerintah terpilih dipulihkan dan kudeta dibatalkan.
“Militer Burma [Myanmar] harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan aktivis serta pejabat yang mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan,” kata Biden di Departemen Luar Negeri AS di Washington, seperti dikutip AP News.
Dewan Keamanan PBB meminta militer Myanmar untuk "menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum."
Militer mengatakan mereka bertindak sesuai hukum dan konstitusional karena pemerintah menolak untuk menangani tuduhan kecurangan pemilihan umum November lalu, di mana partai Suu Kyi menang telak. Komisi Pemilihan Umum negara bagian telah membantah tuduhan tersebut.
Sekitar 70 anggota Parlemen yang terpilih, pada Kamis (4/2/2021) menentang kudeta militer dengan mengadakan pertemuan simbolis Parlemen.
Mereka menandatangani sumpah jabatan di kantor pemerintah di ibu kota, Naypyidaw, tempat di mana sekitar 400 anggota ditahan setelah kudeta. Para anggota Parlemen diminta militer untuk keluar dari kantor dan rumah dinas dan kembali ke distrik asal mereka.
Pertemuan tidak resmi itu merupakan isyarat simbolis untuk menegaskan, Parlemen adalah pembuat undang-undang yang sah di negara tersebut, dan bukan militer. Sejumlah anggota Parlemen mengungkapkan kemarahan dan tekad mereka untuk melawan kudeta saat mereka meninggalkan kantor pemerintahan.
“Ini melanggar hak asasi seluruh warga negara. Ini bukan kudeta. Ini adalah pengkhianatan terhadap pemerintah. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah pengkhianatan negara," kata Khin Soe Soe Kyi, anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.
Militer menyerahkan semua kekuasaan negara ke tangan junta, termasuk fungsi legislatif, selama keadaan darurat negara satu tahun.
Militer juga berencana untuk membentuk komisi pemilihan baru untuk menyelidiki dugaan penyimpangan suara, dan mengadakan pemilihan baru di akhir keadaan darurat serta menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.
Militer Tangkap Ajudan Aung San Suu Kyi
Ajudan senior lainnya di partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, Win Htein, pada Jumat (5/2/2021) mengatakan, dia ditangkap setelah kudeta pekan ini, bahkan saat Dewan Keamanan PBB menyerukan pembebasan.
Win Htein, 79, pendukung Suu Kyi sekaligus tahanan politik lama yang puluhan tahun berkampanye untuk menghentikan kekuasaan militer, melalui telepon mengatakan kepada Reuters bahwa dia dijemput oleh petugas polisi dengan mobil dari Yangon menuju ibu kota Naypyidaw.
Ajudan itu tidak menyebutkan tuduhan apa yang ia hadapi.
"Mereka gentlemen jadi saya bisa menerima telepon," katanya. "Kami terus-terusan diperlakukan buruk. Saya tidak pernah takut dengan mereka, sebab saya tidak melakukan kesalahan seumur hidup saya."
Pemimpin terpilih Suu Kyi ditangkap sejak Senin (1/2/2021), ketika dijatuhkan oleh militer atas nama penyimpangan dalam pemilu November lalu.Suu Kyi menghadapi tuduhan telah mengimpor enam radio walkie-talkie secara ilegal, seperti yang ditunjukkan dokumen kepolisian.
Dewan Keamanan PBB pada Kamis menyerukan pembebasan Suu Kyi dan tahanan lainnya dan menyatakan prihatin dengan situasi di Myanmar. Badan tersebut menghentikan sesaat kecaman kudeta, yang menghentikan transisi panjang menuju demokrasi.
Sekitar 147 orang ditangkap sejak kudeta, termasuk para pegiat, anggota dewan dan pejabat dari pemerintahaan Suu Kyi, seperti diungkap Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) Myanmar pada Kamis.
Editor: Agung DH
