Penusukan Wiranto: DPD Imbau Presiden Tunda Agenda Blusukan

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 11 Oktober 2019
Dibaca Normal 1 menit
Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie meminta Presiden Jokowi untuk menunda agenda blusukan dalam beberapa waktu ke depan menyusul insiden penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
tirto.id -
Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengimbau Presiden Jokowi untuk menunda agenda blusukan dalam beberapa waktu ke depan menyusul insiden penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Saya khawatir ini presiden ini. Jangan sampai blusukan nanti. Dalam suasana begini kita mesti hati-hati," ucap Jimly kepada wartawan saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto, Jumat (11/10/2019).

Jimly menilai pengamanan pejabat negara saat ini perlu diperketat. Dia memandang kejadian ini menjadi yang pertama selama 5 tahun pemerintahan Jokowi terakhir, sehingga perlu menjadi pembelajaran bersama.

Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindak kekerasan meski terdapat perbedaan pendapat. Jimly pun mengutuk kejadian yang menimpa Wiranto.

"ini kan tindakan biadab. Jangan sampai ditiru yang lain," ucap Jimly.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan insiden penusukan terhadap Menko Polhukam tak perlu direspons berlebihan. Dia memastikan peristiwa itu tak akan mengganggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Meski begitu, lanjut Luhut, peningkatan keamanan di hari pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin akan menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya dengan mengevaluasi, dan memastikan SOP keamanan jelang 20 Oktober nanti.

"Dan saya tidak melihat itu akan berdampak pada pelantikan presiden. Insiden itu tidak bisa berdampak ke hari pelantikan," ucap Luhut saat di Kemenko Kemaritiman.

Luhut mengingatkan tidak ada negara yang bisa luput dari konflik. Setahunya insiden penusukan juga terjadi di beberapa negara. Dia mencontohkan di Amerika Serikat, setiap tiga bulan sekali ada insiden pembunuhan. Sekitar 15-50 orang ada yang menjadi korban setiap bulannya.

"Saya pikir masalah ini tidak hanya di Indonesia, jadi ini bisa terjadi di mana pun. Sering kali saya bilang, tidak ada negara, tidak ada pemerintah yang bisa klaim bahwa negara mereka luput dari konflik. Tapi hidup harus berlanjut," ucap Luhut.


Baca juga artikel terkait PENUSUKAN WIRANTO atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Politik)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Ringkang Gumiwang
DarkLight