tirto.id - “Mgr. Suharyo adalah cakar alias calon kardinal.”
Demikianlah kalimat yang diungkapkan Mgr. Blasius Pujaraharja ketika menjadi Uskup Ko-konsekrator. Ia mengucapkannya saat penahbisan Mgr. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo sebagai Uskup Agung Semarang pada 21 April 1997.
Dua puluh dua tahun kemudian, ucapan Mgr. Blasius saat homili di GOR Jatidiri, Semarang itu menjadi kenyataan. Pada Minggu, 1 September 2019, pukul 12.00 waktu Vatikan, tepatnya usai jam Doa Malaikat Tuhan, Paus Fransiskus mengumumkan 13 nama kardinal baru, salah satunya adalah Suharyo.
Suharyo merupakan kardinal ketiga dari Indonesia. Dua kardinal sebelumnya adalah Justinus Darmojuwono dan Julius Riyadi Darmaatmadja. Di luar pemeluk agama Katolik, tak banyak orang yang tahu sosok yang lahir di Sedayu, Yogyakarta pada 9 Juli 1950 tersebut.
Sejak diangkat menjadi Uskup Agung Semarang dan kemudian dipindah tugas ke Kesukupan Agung Jakarta oleh Takhta Suci Vatikan, banyak umat Katolik yang sudah mengira bahwa suatu saat ia akan ditunjuk menjadi kardinal.
Prediksi itu tertulis dalam Mgr. Ignatius Suharyo: Pelayan yang Rendah Hati (2009: 93) yang disunting Satriyo Sinubyo. “Mungkinkan anak Sedayu itu memang telah dipersiapkan oleh Julius Kardinal menjadi Uskup Agung Jakarta untuk kemudian juga menjadi Kardinal? […] Mungkinkah suatu saat nanti ada Paus yang berasal dari Indonesia?”
Ignatius Suharyo mulai belajar hidup membiara sejak 1961 dengan bersekolah di SMP Seminari Mertoyudan, Magelang hingga ke Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan, Yogyakarta. Ia kemudian ditahbiskan menjadi imam pada 26 Januari 1976.
Di keluarganya, tak hanya Suharyo yang memilih hidup membiara. Salah seorang saudaranya juga memilih hidup menjadi imam dan dua orang saudarinya menjadi biarawati.
Dalam buku Yang Terpilih untuk Dipecah & Dibagi (2009) suntingan Naning dan Marcellinus Tanto, pastor-pastor mengungkapkan bahwa Suharyo adalah sosok yang rendah hati, selaras dengan moto tahbisannya: “Serviens Domino Cum Omni Humilitate” (aku melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati).
Kesan ini pula yang kami dapatkan saat berbincang sekitar 30 menit dengannya di Kompleks Gereja Katedral, Jakarta pada Kamis (5/9/2019). Meski dari raut wajahnya ia terlihat lelah dan sempat bercerita bahwa tensinya sedang naik, ia tetap mau meluangkan waktu menemui media yang mengantre untuk wawancara khusus.
Bahkan saat Suharyo menerima Tirto yang terdiri dari Joan Aurelia, Widia Primastika, Adhi Bhaskara, serta fotografer Hafitz Maulana, ia turut membantu menggeser sofa besar di ruangannya agar obrolan kami lebih nyaman.
“Silakan, saya mau diapakan?” candanya saat membuka obrolan kami.
Tidak banyak orang tahu tentang hierarki dalam gereja Katolik. Setelah penunjukan Anda menjadi kardinal, banyak orang bertanya, kardinal itu fungsinya apa di gereja Katolik? Karena kardinal ini, kan, tidak punya otoritas seperti romo paroki, uskup, atau paus. Lalu tugasnya apa?
Jadi begini, pelayanan saya adalah pelayanan kepemimpinan untuk umat Keuskupan Agung Jakarta. Nanti kalau saat saya sudah berusia 75 tahun, tidak lama lagi, saya akan diganti oleh uskup lain yang berfungsi sebagai pemimpin. Dalam gereja Katolik, kardinal itu tidak fungsional, tidak memimpin daerah. Jadi jangan dibayangkan kardinal itu memimpin daerah. Hierarki dalam gereja itu adalah paus-uskup-imam. Tidak ada kardinal di situ. Demikian juga kalau organisasi keuskupan itu langsung ke paus.
Konferensi Wali Gereja Indonesia itu bukan organisasi keuskupan. Kardinal itu adalah—saya tidak nyaman sebenarnya menggunakan istilah ini—kedudukan kehormatan yang tidak fungsional di daerah ini. Kehormatannya ada di mana? Ya itu tadi, saya katakan penghargaan terhadap gereja Katolik di Indonesia, penghargaan terhadap negara yang kita cintai. Jadi bukan kehormatan pribadi, tapi kehormatan untuk gereja dan untuk bangsa. [Kardinal] ini tidak ada pensiunnya, jadi seumur hidup. Kalau jadi uskup, itu pimpinan wilayah, dibatasi usianya 75 tahun selesai. Meskipun dia dipanggil uskup karena tahbisannya, bukan karena fungsinya. Kalau kardinal itu sampai selesai, meskipun pada usia 80 tahun tidak punya hak untuk memilih paus dan dipilih paus.
Romo Haryo ini, kan, banyak yang bilang memang sudah diproyeksikan jadi kardinal. Bahkan saat tahbisan Uskup Agung Semarang di GOR Jatidiri tahun 1997, Mgr. Blasius Pujaraharja bilang kalau romo ini "cakar" alias calon kardinal. Benar, ya? Kemudian apakah memang kardinal dari Indonesia itu pasti digodok di Keuskupan Agung Semarang (KAS) dulu, baru di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ)? Karena tiga kardinal dari Indonesia itu semua dari KAS lalu KAJ.
Itu jawabannya mudah. Saya tidak tahu. Khususnya paus yang ini [Paus Fransiskus], itu seringkali membuat langkah-langkah yang tidak biasa. Jadi menurut tradisi di dalam gereja, memang ada kota-kota tertentu, keuskupan-keuskupan tertentu yang menurut tradisi di tempat itu nanti uskup akan diangkat jadi kardinal. Tentu tidak berlebihan kalau kardinal jatahnya satu, ya satu. Nah rupa-rupanya, Paus Fransiskus ini merombak tradisi itu: bukan tempat yang menentukan.
Paus sering menunjuk seorang uskup dari kota yang "tidak ada di dalam peta" menjadi kardinal. Karena apa, karena visi mengenai gereja. Gereja itu mesti dekat dengan saudara-saudara kita yang tertinggal dalam banyak arti. Maka tidak harus di ibu kota, tidak harus di mana-mana yang menjadi tradisi tempat kedudukan seorang kardinal. Beliau bebas sekali, tergantung dari tempat apa yang beliau pandang sebagai simbol gereja tadi. Gereja, kan, ingin berdialog.
Contoh yang sangat konkret, paus, baru saja bulan Februari lalu, itu ada tanda tangani suatu deklarasi bersama antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar al-Azhar. Itu indikator yang sangat jelas sekali, gereja Katolik ingin membangun kemanusiaan lewat dialog demi perdamaian dunia. Ada dua kardinal yang diangkat pada periode ini. Yang satu adalah Ketua Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama, yang kedua adalah uskup yang sudah berusia 80 tahun lebih. Beliau adalah seorang aktivis usaha dialog antariman, Kardinal Fitzgerald. Jadi pemilihan itu tidak tergantung pada tempat lagi, tetapi pada visi dari gereja yang ingin ditampilkan. Nah, saya diangkat enggak ngerti saya kenapa. Tadi kembali lagi, Indonesia ini di mata gereja Katolik di pusat [Vatikan] sangat berarti.
Lalu hal apa yang akan membedakan Anda saat menjabat Uskup Agung Jakarta dan ke depan menjadi kardinal?
Mungkin saya harus lebih banyak bepergian. Jadi kalau sebagai Uskup Jakarta, kan, saya tidak wajib pergi ke Agats, Jayapura. Itu tugas uskup di sana. Tapi sebagai kardinal, kalau di Agats, di Ambon ada peristiwa gerejawi yang besar, saya mempunyai kewajiban moral untuk hadir di sana.
Lalu apakah ke depan kardinal akan memberikan masukan kepada paus?
Sudah ada dua institusi dari Indonesia yang pasti memberikan masukan kepada paus. Yang pertama adalah Duta Besar Vatikan untuk Indonesia yang sudah ada sejak 1946. Yang kedua adalah duta besar Indonesia untuk Vatikan, yang berkoordinasi di Indonesia dengan Sekretariat Negara Vatikan. Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Parolin, itu orang kedua setelah paus, itu dulu jenjang diplomatiknya pernah memegang desk untuk Indonesia. Jadi di Vatikan itu ada desk Indonesia untuk Vatikan.
Saya tahu betul bahwa Bapak Duta Besar Indonesia untuk Vatikan itu relasinya dengan tokoh-tokoh pimpinan di Sekretariat Negara Vatikan sangat intensif, khususnya kalau ada isu yang, katakanlah, rawan di Indonesia, seperti kasus Jakarta, sekarang tentang Papua. Itu pasti mereka berbicara. Kalau saya diminta, pasti saya akan berbicara. Tapi sudah ada jalur itu dan biasanya saya tidak langsung ke sana, tapi lewat Duta Besar Vatikan untuk Indonesia.
Secara kebetulan, pengangkatan Anda bertepatan dengan kondisi di dalam negeri yang sedang “bermasalah”, contohnya konflik Papua dan kasus-kasus intoleransi lainnya. Apakah pengangkatan Anda sebagai kardinal ada kaitannya dengan itu?
Saya tidak tahu persis pikiran Paus karena belum berjumpa dan menanyakan soal itu. Tapi secara umum Paus sangat menghargai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan gereja Katolik sungguh sangat menghargai hal itu. Tanda yang paling jelas secara politis bisa dilihat dari keberadaan Kedutaan Besar Vatikan yang telah berdiri sejak tahun 1946—setahun setelah Indonesia merdeka. Begitu pula dengan Kedutaan Besar Indonesia di Vatikan. Negara sekecil itu tetapi punya duta besar menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa. Prinsipnya itu tanpa mengesampingkan bahwa di negeri ini masih ada berbagai hal yang perlu diselesaikan.
Ada berbagai macam masalah yang berkaitan dengan intoleransi.
Kalau saya ditanya oleh teman-teman di Eropa, saya mengatakan Indonesia itu nyaman bagi saya. Bayangan mereka terbangun dari tayangan televisi seperti kerusuhan. Mereka hanya melihat televisi yang biasanya memang hanya melaporkan peristiwa di titik tertentu. Saya bilang kepada mereka, "bila ingin mengenal indonesia dengan sungguh-sungguh, datanglah ke sini dan rasakan suasana persaudaraan di sini." Tentu tanpa mengesampingkan berbagai masalah yang masih harus dihadapi. Tetapi masalah yang harus dihadapi itu, menurut keyakinan saya, tidak harus dibesar-besarkan sampai menutup semuanya.
Khusus mengenai Papua, banyak sekali propaganda dan suara yang datang dari berbagai macam tempat di luar indonesia dan seolah yang dikatakan dari luar itu benar.
Kalau saya ditanya tentang situasi Papua, saya selalu menanyakan kembali. "Sudah pernah ke Papua belum? Kalau belum ya hati-hati ngomong."
Salah satu contohnya, uskup-uskup di negara-negara Oseania. Mereka ini sangat terpengaruh dengan pemberitaan soal Papua. Dua atau tiga tahun lalu mereka bersama-sama datang ke Jayapura dan bertemu beberapa uskup lain dari Papua. Di sana dijelaskan bahwa "situasi Papua seperti ini, coba lihat." Lalu pendapat mereka berubah karena melihat sendiri situasi di Papua. Gereja Katolik di Papua berusaha sungguh-sungguh untuk ikut memajukan masyarakat Papua.
Saya selalu berpendapat seperti itu karena negara ini NKRI yang pimpinannya dipilih secara demokratis. Konsekuensinya adalah kebijakan yang dibuat pemimpin tentunya yang paling baik. Kita bisa melihatnya tanpa kehilangan daya kritis.
Posisi saya seperti itu. Tapi apa itu berhubungan dengan pengangkatan saya, saya tidak tahu.
Pengangkatan saya adalah tindakan simbolik dari gereja Katolik bahwa kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mereka menghargai gereja Katolik di Indonesia.
Merespons pendapat soal Papua. Situasi di sana sudah berkembang sedemikian besar hingga menyentuh konflik horizontal dan memakan korban. Bagaimana Anda sebagai kardinal menyikapi hal ini? Bagaimana gereja Katolik bisa menjadi fasilitator yang koheren?
Saya tidak dalam kompetensi untuk menanggapi masalah ini. Yang bisa dikatakan hanya ini. Satu, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Itu prinsip gereja Katolik. Perang dan tindak kekerasan lainnya tidak akan selesaikan masalah. Oleh karena itu jawaban secara konseptual adalah dialog. Tetapi itu tidak gampang.
Kedua, kita bisa mengambil contoh. Di Papua perang suku masih sering terjadi. Silakan bayangkan seandainya nanti mereka sendiri (merdeka) akan jadi apa?
Jadi, saya mau mengatakan, realita di sana sangat kompleks. Tidak dapat sederhana dijawab dan perlu waktu jangka panjang untuk penyelesaian melalui dialog yang sangat melelahkan.
Dialog menuju perdamaian itu yang diutamakan.
Kalau Aceh, Ambon bisa, kenapa di Papua tidak bisa? Duduk bicara bersama-sama. Pimpinan pemerintahan kita sudah tidak kurang-kurangnya, kan. Mari kita berdialog. Di antara pimpinan Papua pun demikian.
Permasalahan dan penyelesaiannya tidak sesederhana seperti yang sering kita dengar.
Saat ini di Indonesia, sering sekali kita lihat persekusi yang menyasar ke kelompok minoritas, salah satunya adalah kelompok minoritas gender. Bagaimana gereja Katolik memandang dan menyikapi kekerasan yang kerap terjadi pada kaum Queer?
Kalau gereja Katolik di Indonesia orientasinya adalah apa yang dikatakan paus. Di sini kita harus membedakan dua hal. Pertama, saudara-saudara kita itu, kan, tidak memilih untuk dilahirkan menjadi pribadi yang seperti itu. Oleh karena itu prinsipnya adalah setiap pribadi manusia, siapapun dia, seperti apapun dia, mempunyai martabat manusia. Itu prinsip yang harus dihargai.
Masalahnya berbeda ketika perilaku moral itu menyeleweng. Tetapi dalam hal itupun gereja selalu bicara tentang hati nurani.
Paus selalu mengatakan, "Siapa saya untuk mengadili saudara saudara saya?"
Masalahnya rumit karena melibatkan kondisi fisik, psikologi, sosial, moral, dan sebagainya sehingga tidak bisa dikatakan secara umum jawabannya "begini". Harus dilihat kasus per kasus.
Di seberang gedung ini ada lembaga Daya Dharma. Sekarang, saudara-saudara kita yang biasa ada di pinggir jalan dan sungguh tersisih mulai lebih diperhatikan. Mereka dilatih membuat bermacam hal di lembaga tersebut seperti membuat kue. Setiap Jumat mereka ke sini untuk pelatihan.
Masalahnya memang sebagian besar masyarakat dan umat Katolik belum siap untuk memperlakukan mereka seperti yang lain. Saya kira itu hambatan psikologis, tetapi tetap dihormati oleh gereja.
Penulis: Joan Aurelia & Widia Primastika
Editor: Ivan Aulia Ahsan
