tirto.id - Musim hujan tahun ini segera datang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki awal musim hujan pada akhir Oktober 2020.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, masyarakat di kawasan rawan perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi yang berupa banjir, longsor dan puting beliung. Apalagi, BMKG mendeteksi ada fenomena La Nina yang bisa meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
La Nina adalah fenomena yang terjadi pada saat Suhu Muka Laut (SML) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik tengah, tetapi dapat meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum.
BMKG menginformasikan, berdasarkan hasil analisis potret data suhu permukaan laut Pasifik, saat ini La Nina sudah teraktivasi di Pasifik Timur. Kondisi ini dapat memicu frekuensi dan curah hujan di wilayah Indonesia pada bulan-bulan ke depan hingga April 2021 jauh lebih tinggi dibandingkan periode normal.
Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Supari mengatakan La Nina dapat memicu curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi normal sehingga potensi banjir dan longsor lebih perlu untuk diwaspadai, meski dampaknya tidak seragam di seluruh wilayah Indonesia, demikian dikutip dari laman BNPB.
Di sisi lain, kejadian bencana hidrometeorologi atau yang lainnya pada saat pandemi virus corona (Covid-19), dapat memicu dampak yang kompleks. Salah satu hal yang perlu diantisipasi adalah risiko penularan Covid-19 di lokasi pengungsian warga terdampak bencana.
Oleh karena itu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengingatkan agar para pengungsi yang terdampak bencana di berbagai daerah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
"Pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak banjir kepada warganya yang ada di lokasi pengungsian, khususnya terkait sulitnya menjalankan protokol kesehatan," kata Wiko pada Selasa (6/10/2020), sebagaimana dilansir laman resmi Satgas Covid-19.
Wiku mengingatkan hal ini karena di lokasi pengungsian bakal ada banyak warga yang berkumpul. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan klaster baru penularan Covid-19 jika tidak diantisipasi sejak awal.
Menurut Wiku, langkah yang paling tepat untuk mengantisipasi risiko penularan Covid-19 di lokasi pengungsian warga terdampak bencana adalah penerapan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin oleh para pengungsi.
Tiga protokol pencegahan Covid-19 yang paling utama ialah memakai masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain, dan mencuci tangan (3M). Selain itu, Wiku menambahkan, kebersihan lokasi pengungsian juga harus dijaga untuk mencegah kemunculan sejumlah penyakit.
"Langkah promotif dan preventif dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang diwujudkan dengan protokol kesehatan merupakan hal yang utama dan harus dilakukan setiap individu (pengungsi)," ujar Wiku.
Wiku sekaligus meminta semua pemerintah daerah memetakan dan merencanakan penyediaan maupun kelayakan fasilitas pengungsian dengan baik, sebagai langkah antisipatif.
Langkah persiapan dan pencegahan tersebut, lanjut dia, jauh lebih baik dibandingkan melakukan upaya kuratif.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah
menambahkan pemerintah daerah bisa melakukan inovasi dan memastikan sanitasi di tempat pengungsian tersedia dengan baik. Begitu juga dengan dapur umum, tempat makan, dan kamar mandi. Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan agar pengungsi tak berkerumun.
"Biasanya anak-anak di tempat pengungsian itu berkumpul dan tidak ada sekat. Masalah ini yang harus dipastikan agar bisa memutus rantai penularan Covid-19," ujar Dewi pada Rabu (7/10/2020).
---------
Artikel ini diterbitkan atas kerja sama Tirto.id dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Editor: Agung DH
