Menuju konten utama
Reshuffle Kabinet

Pengamat: "Reshuffle" Tak Boleh Untungkan Golongan Tertentu

Reshuffle kabinet harus disikapi secara bijak oleh partai politik guna mencegah terjadinya bagi-bagi kursi kekuasaan.

Pengamat:
Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wapres Jusuf Kalla bersama para menteri yang tergabung dalam kabinet kerja. Antara foto/Andika Wahyu.

tirto.id - Reshufflementeri dalam kabinet harus disikapi secara bijak guna mencegah terjadinya bagi-bagi kursi kekuasaan yang hanya akan menguntungkan kepentingan politik kelompoknya.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Muhammad Iqbal dalam diskusi publik bertema "Menyikapi Reshuffle Kabinet dan Pengaruhnya Bagi Pembangunan Indonesia" yang digelar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung.

"Reshuffle kabinet adalah hal biasa dan sah-sah saja karena ada dalam aturannya. Namun yang perlu dicermati adalah sikap bijak dari elit politik agar reshuffle itu berkualitas dan mutlak untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan politik kelompoknya," kata Iqbal, Minggu (1/52016).

Ia menyebutkan, reshuffle harus mempunyai tolok ukur yang jelas sehingga dapat terhindar dari pembagian jatah menteri di kalangan partai koalisi.

"Bila Golkar masuk koalisi jelas akan mengubah peta kekuatan di DPR [Dewan Perwakilan rakyat] bagi partai pendukung pemerintah. Saya kira pengaruhnya akan besar termasuk pada reshuffle, pembagian jatah menteri kemungkinan akan ada di sana," katanya.

Sementara itu, Ketua Pengkaderan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat, Mansurya Manik menyatakan, saat ini masyarakat tidak terlalu peduli terhadap reshuffle karena yang mereka harapkan adalah kesejahteraan.

"Masyarakat tidak ingin tahu ada reshuffle atau tidak, karena yang mereka tunggu adalah kesejahteraan. Menunggu program-program pemerintah seperti biaya pendidikan gratis dan lainnya benar-benar terealisasi oleh rakyat, juga program lainnya," kata Mansurya.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bandung Ganjar Darussalam mengimbau kepada generasi muda untuk lebih peduli terhadap kondisi negara, khususnya dalam memberikan saran yang dapat berguna bagi masyarakat.

"Generasi muda jangan puas dengan aktivitas akademik saja, harus lebih peduli dan responsif terhadap kondisi negara. Kritisi bila ada yang kurang, dan luruskan bila ada yang salah," kata Ganjar Darussalam. (ANT)

Baca juga artikel terkait RESHUFFLE KABINET JOKOWI

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Abdul Aziz