tirto.id - Pengamat Intelijen, Al Chaidar menilai, penunjukkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak akan menimbulkan kegaduhan dan bisa diterima semua pihak.
"Saya kira tidak akan muncul kegaduhan tentang instansi polisi (memimpin BIN), karena antara polisi dan militer sama dalam hal intelijen," kata Al Chaidar di Jakarta, Sabtu (3/9/2017).
Al Chaidar meyakini, latar belakang Budi Gunawan yang berasal dari Kepolisian juga tidak akan membawa menimbulkan polemik.
Oleh karena itu, kata dia, langkah Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sudah tepat, apalagi menurutnya Budi memiliki kemampuan intelijen yang tidak perlu diragukan lagi.
"Ia adalah tokoh polisi senior yang sangat mumpuni dalam bidang intelijen," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi berpendapat, pengajuan Budi telah memenuhi empat unsur.
Pertama, secara politik Kepala BIN bukan hanya jabatan teknokratik yang mengandalkan kompetensi intelijen, tapi juga jabatan politik, karena diangkat Presiden dan Pertimbangan DPR.
"Untuk mengisi jabatan politik, Presiden pasti melakukannya dengan kalkulasi politik yang matang termasuk untuk melalukan perimbangan akomodasi politik, baik di parlemen maupun mitra koalisi politik pendukungnya," katanya.
Kedua, kata dia, unsur Kompetensi, Budi memiliki pengalaman bidang intelijen keamanan, karena pernah menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali yang membawahi direktorat intel dan propam Polda.
Ketiga, menurut Muradi, unsur kepatuhan dan loyalitas pada presiden dan kebijakan yang akan dibuatnya.
Sementara unsur keempat, kata dia, berkaitan dengan kebutuhan BIN akan tata kelola organisasi dan SDM, dalam konteks ini kemampuan Budi pada tata kelola organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) selama menjadi Wakapolri menjadi unsur penguat bagi masa depan BIN.
Hal itu menurut Muradi, juga termasuk bagaimana BIN menata kelola diri sebagai lembaga intelijen negara yang mengkoordinatori unit intelijen di lembaga nonkementerian dan kementerian.
Sebelumnya dilaporkan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menandatangani surat pencalonan Komjen Polisi Budi Gunawan menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pada Kamis (1/9/2016) lalu.
"Surat sudah dimasukkan (menteri Sekretaris Negara) Pak Pratikno (ke DPR) pada pagi hari ini jam 09.00 WIB, secara resmi Budi Gunawan dicalonkan sebagai Kepala BIN," kata Pramono di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok, Jumat.
Pramono berharap tidak adanya hambatan pada proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR sehingga Budi Gunawan dapat segera dilantik.
"Kalau memang semua berjalan lancar, setelah kembali dari acara G20 dan KTT ASEAN, tentunya Presiden akan segera melantik beliau jadi kepala BIN," katanya.
Pramono juga mengakui bahwa Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Sutiyoso telah dipanggil Presiden terkait pergantiannya.
"Sutiyoso pada selasa lalu sudah dipanggil oleh Presiden dan sudah diberi arahan. Arahan dan tugas baru hanya Presiden dan Pak Sutiyoso yang tahu," kata Pramono ketika ditanya tugas Sutiyoso selanjutnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Ade Komaruddin atau yang akrab disapa Akom juga mengaku telah menerima surat pergantian Kepala BIN.
Akom mengungkapkan bahwa surat itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada pimpinan DPR.
"Setelah Pak Mensesneg menyerahkan (surat pergantian KaBIN), maka Pimpinan DPR langsung mengadakan Rapat Pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut," kata Akom.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
