Pengamat: Masyarakat Harus Bijak Pilih Rute Saat Mudik Lebaran

tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengkaji soal rencana pembatasan kendaraan pribadi saat mudik Lebaran 2018 di ruas Tol Jakarta-Cikampek. Adapun salah satu alternatif yang dipertimbangkan ialah penerapan pola ganjil-genap sehingga sebagian kendaraan harus beralih ke jalan arteri.

Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno tidak melihat adanya masalah dengan rencana tersebut. Ia menilai pemerintah memang harus menyiapkan rekayasa lalu lintas semacam itu guna mengatasi kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek.

“Karena masyarakat cenderung lewat jalan tol saat mudik,” ujar Djoko kepada Tirto pada Minggu (15/4/2018).

Djoko lantas menekankan pentingnya pengaturan pada setiap gerbang tol dan juga tempat istirahat (rest area) yang sifatnya sementara. Apabila nantinya terjadi penumpukan mobil, petugas pun harus tanggap untuk segera mengarahkannya ke gerbang tol terdekat.

Kecenderungan untuk melintasi jalan tol tersebut diduga bakal semakin meningkat mengingat adanya sejumlah ruas tol baru yang dibuka. Pemerintah sendiri telah menyampaikan bahwa perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya bisa mulai dilakukan via jalan tol saat mudik tahun ini.

Di sisi lain, Djoko mengimbau agar masyarakat juga lebih bijak dalam memilih rute perjalanan. “Kan sekarang sudah ada teknologi yang memudahkan, sehingga bisa memilih rute mana yang lebih lancar. Jangan memaksakan lewat kalau jalan macet,” ungkap Djoko.

Dengan demikian, penerapan ganjil-genap hanya menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan guna mengurai kemacetan. Djoko berharap masyarakat bisa secara efektif menentukan rute sehingga volume kendaraan di jalan tol dan jalan arteri dapat merata.

“Jangan sampai orang yang harusnya mudik ke Jawa bagian selatan, tapi malah memilih lewat tol [yang mengarah ke utara]. Sementara penghubung dari Jawa bagian utara ke selatan memang masih belum bagus. Jangan sampai nantinya kejadian seperti di Gerbang Tol Brebes Timur lagi,” jelas Djoko.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengakui rencana pembatasan tersebut masih dikaji para pemangku kepentingan. Ia mengharapkan hasilnya sudah bisa keluar pada Mei 2018 sehingga masih cukup waktu untuk disosialisasikan ke masyarakat.

“Untuk finalisasi metodenya seperti apa akan dirapatkan secara khusus. Mudah-mudahan sebelum Mei sudah punya polanya,” kata Budi di kantornya, Jakarta pada 13 April lalu.