Menuju konten utama

Pendamping Dana Desa di Sejumlah Daerah Masih Bermasalah

Pendamping dana desa di sejumlah daerah di Indonesia masih bermasalah. Pendamping desa di delapan desa wilayah Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut) dikabarkan kabur sehingga menyebabkan pencairan dana desa tahap pertama menjadi terhambat. Sementara pendamping desa di sebagian besar Kabupaten di Sulawesi Tengah memilih mengundurkan diri karena honor belum juga cair.

Pendamping Dana Desa di Sejumlah Daerah Masih Bermasalah
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar (tengah) dan Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi (kiri). ANTARA FOTO/Humas Kemendes PDTT- Sigit Purwant

tirto.id - Pendamping dana desa di sejumlah daerah di Indonesia masih bermasalah. Pendamping desa di delapan desa wilayah Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut) dikabarkan kabur sehingga menyebabkan pencairan dana desa tahap pertama menjadi terhambat. Sementara pendamping desa di sebagian besar Kabupaten di Sulawesi Tengah memilih mengundurkan diri karena honor belum juga cair.

"Pendamping desa yang bertugas di delapan desa wilayah Wasilei Timur tersebut hanya datang melapor ke kecamatan pada Januari 2016, setelah itu mereka pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali," kata tokoh masyarakat dari Wasilei Timur, Manan, Jumat, (8/4/2016).

Manan menyebut di delapan desa di wilayah Wasilei Timur tidak ada sumber daya manusia (SDM) yang mampu membuat perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Padahal, kata Manan, keberadaan pendamping dana desa yang sedianya membantu program perencanaan desa menjadi salah satu syarat pencairan dana desa sehingga pencairan tahun ini terhambat.

Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut, Edi Langkara yang mengaku bahwa telah memperoleh laporan mengenai persoalan tersebut.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, pihaknya mengusulkan perekrutan pendamping desa berasal dari daerah setempat. "Dalam perekrutan pendamping desa seharusnya lebih memprioritaskan orang yang ada di desa atau wilayah sekitarnya sehingga mereka akan lebih betah berada di desa," kata Edi.

Kasus Pendamping Desa di Sulawesi Tengah

Sementara itu di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), sejumlah pendamping program dana desa mengundurkan diri karena honor untuk Januari-Februari 2016 yang tak kunjung cair.

“Saya belum bisa memberikan data rinci, tetapi jumlahnya cukup banyak dan tersebar di hampir seluruh kabupaten,” kata konsultan pendamping program dana desa di Sulteng, Alif Riwidya, di Palu, Jumat (18/3/2016).

Selain itu, Alif mengatakan beberapa pendamping desa mundur karena tidak mampu menghadapi masyarakat disebabkan oleh pengalaman dan latar belakang pendidikan yang kurang memadai.

“Memang tugas dan tanggung jawabnya cukup berat,” ujar Alif.

(ANT)

Baca juga artikel terkait DANA DESA atau tulisan lainnya

Reporter: Mutaya Saroh