tirto.id - Menteri ESDM Ignatius Jonan mengumumkan pemerintah memutuskan untuk menunda pengerjaan proyek-proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas 15,2 ribu megawatt (MW). Pengerjaan proyek-proyek itu merupakan bagian dari program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW.
Menurut Jonan, penundaan dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengerjaan proyek-proyek tersebut belum mencapai tahap penyelesaian pembiayaan (financial close/FC).
"Jadi saya ulang, bahwa proyek 35 ribu MW yang belum capai FC akan ditunda ke tahun-tahun berikutnya," ujar Jonan di Kementerian ESDM Jakarta pada Selasa malam(4/9/2018).
Pemerintah semula menargetkan pengerjaan proyek-proyek pembangkit berkapasitas 15,2 ribu MW itu tuntas pada tahun 2019. Namun, karena proses pelaksanaannya belum sampai pada tahap FC, target penuntasan proyek-proyek itu diundur pada tahun 2021 hingga 2026.
Jonan mengatakan nilai total investasi proyek-proyek pembangkit yang mengalami penundaan itu mencapai 24-25 miliar dolar AS.
"Jadi, digeser sesuai dengan kebutuhan permintaan listrik. Enggak dibatalkan, tapi diundur," ujar Jonan.
Meskipun demikian, Jonan menegaskan bahwa target rasio elektrifikasi tetap dikejar. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi mencapai sebesar 99 persen, pada 2019.
"Jadi rasio tetap (dikejar). Hari ini 97,14 persen. Akhir tahun kalau dapat capai 97,5 persen, saya masih yakin," ujar Jonan.
Penundaan Proyek Pembangkit 15.200 MW untuk Kurangi Impor
Dia menambahkan penundaan pembangunan proyek-proyek pembangkit listrik itu diharapkan dapat mengurangi impor dan menghemat devisa negara sebesar 8-10 miliar dolar AS pada 2018. Menurut Jonan, proyek-proyek pembangkit listrik selama ini menyerap banyak komponen impor.
"TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) di pembangunan pembangkit listrik itu hanya 20-40 persen, tapi ada yang sampai 50 persen," ujar Jonan.
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), defisit neraca perdagangan sejak Januari hingga Juni 2018 sudah mencapai 1,02 miliar dolar AS. Akibatnya, defisit transaksi berjalan pada triwulan II tahun 2018 pun membengkak hingga mencapai 3 persen terhadap PDB atau 8,0 miliar dolar AS. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan defisit triwulan sebelumnya yang sebesar 5,7 miliar dolar AS atau 2,2 persen terhadap PDB.
Karena itu, pemerintah saat ini sedang berupaya menekan laju defisit transaksi berjalan. Penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik kali ini merupakan bagian dari usaha pemerintah mengurangi impor. Langkah itu diambil bersamaan dengan rencana pemerintah membatasi impor 900 komoditas konsumsi.
Jonan menyatakan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar sejumlah proyek di sektor ESDM diarahkan untuk semaksimal mungkin menggunakan barang non-impor.
"Kalau proyek yang bisa tidak perlu impor ya tak perlu impor dan fokus menggunakan produk dalam negeri (TKDN), kalau bisa semaksimal mungkin," ujar Jonan.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
