Pemerintah Inggris Berlakukan Penjara Khusus Ekstremis

tirto.id - Pemerintah Inggris mulai membuka penjara khusus bagi para ekstremis Islam. Hal tersebut diberlakukan guna mencegah mereka melakukan radikalisasi terhadap narapidana lainnya.

"Pusat pemisahan" baru dibuka di penjara Frankland di dekat Durham, wilayah timur laut Inggris, kata Kementerian Dalam Negeri Inggris. Tempat tersebut menjadi satu dari tiga pusat yang secara total akan berkapasitas 28 narapidana.

"Penjahat paling berbahaya dan subversif kini dipisahkan dari tahanan yang ingin mereka pengaruhi," kata Menteri Urusan Penjara Sam Gyimah, seperti dikutip dari Kantor Berita AFP.

Langkah itu direkomendasikan berdasarkan tinjauan terhadap ekstremisme Islam di penjara, yang dipublikasikan tahun lalu, sama seperti di Belanda, Perancis dan Spanyol.

Berdasarkan tinjauan tersebut, ditemukan beberapa tahanan "karismatik" yang bertindak sebagai "emir" dan mengendalikan serta memberi pengaruh radikal pada tahanan muslim lainnya, serta menemukan adanya paksaan untuk masuk Islam.

Kemendagri Inggris mengatakan sebanyak 4.500 staf penjara di garis terdepan telah dilatih secara khusus tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan menangkal pandangan ekstremis, yang akan dijadikan pelatihan standar untuk anggota baru.

Inggris telah mengalami serangkaian serangan teror dalam beberapa bulan terakhir, dan pihak kepolisian mengklaim bahwa mereka telah berhasil menggagalkan setidaknya 18 rencana sejak 2013.

Angka resmi menunjukkan bahwa ada 186 orang yang ditahan karena pelanggaran terorisme dan ekstremisme domestik pada 31 Maret tahun ini. Hal tersebut atau naik 15 persen dibandingkan tahun lalu.

Selama Januari hingga Maret 2017, 304 orang telah ditangkap karena pelanggaran terkait terorisme dan naik 18 persen dibandingkan tahun lalu sekaligus merupakan jumlah tertinggi sejak pencatatan dimulai pada September 2001.

Dari jumlah tersebut, 108 orang didakwa dan 88 lainnya dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Pada tahun yang sama, 70 pengadilan terkait terorisme diselesaikan oleh jaksa negara dan meningkat 55 persen dari 51 persen di tahun sebelumnya, dengan 68 di antaranya menghasilkan putusan hukum.