tirto.id - Pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengklaim, proyek IKN bukan semata-mata sebagai kebutuhan masyarakat tetapi untuk meratakan pembangunan sektor baru di luar Jawa.
Rachmat menjelaskan satgas IKN terus melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga untuk percepatan pembangunan IKN. Hal itu disampaikan Rachmat dalam acara SEWINDU Proyek Strategis Nasional Infrastructure Forum and Edutainment pada sesi forum bisnis Peluang Investasi dan Pembiayaan Infrastruktur di Ibu Kota Negara Nusantara, Rabu (13/9/2023).
"IKN ini kan sebagai organisasi relatif baru, perlu banyak koordinasi," kata Rachmat dikutip dari Antara.
Rachmat mengungkapkan, koordinasi yang dilakukan meliputi persoalan tanah di IKN yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, Rachmat menjelaskan, infrastruktur perhubungan melibatkan Kementerian Perhubungan.
"Termasuk dalam membangun telekomunikasi, listrik, dan sebagainya. Harus melibatkan instansi terkait," kata Rachmat.
Rachmat juga mengklaim pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memindahkan Ibu Kota dari pulau Jawa ke pulau Kalimantan. Hal tersebut bukan hanya menghasilkan kawasan ekonomi hijau tetapi membuka peluang untuk mengembangkan undang-undang dan kerangka regulasi yang lebih kuat agar bisa menarik investor.
Pemerintah juga kata dia berharap agar kawasan IKN dapat menjadi magnet baru minat investor domestik maupun internasional. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Editor: Intan Umbari Prihatin
