tirto.id - Pengamat menilai sebaiknya pemerintah menjaga konsistensi mengupayakan stabilitas makro dan memperbaiki ketimpangan pembangunan karena program Nawa Cita. Menurut Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Maruf, menjaga kedua hal itu jauh lebih bermakna dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Konsistensi pada upaya stabilitas makro dan memperbaiki ketimpangan pembangunan yang sudah diprogramkan dalam Nawa Cita akan lebih bermakna dan strategis dibandingkan melakukan eksperimen program dan kegiatan yang sporadis," kata Ahmad Maruf di Yogyakarta, Minggu (1/1/2017) seperti dikutip dari Antara.
Dengan demikian, kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu, tidak perlu ada inovasi yang bersifat eksperimental dan populis dari para menteri atau jajarannya terkait dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat pada 2017.
Ia memperhitungkan pemerintah dengan keterbatasan fiskalnya diharapkan tetap fokus pada implementasi empat strategi yang sudah ditetapkan, dengan lebih menekankan pada program pemberdayaan masyarakat dan perwujudan pembangunan yang inklusif.
"Perluasan jaringan kerja pemberdayaan masyarakat perlu dibangun oleh pemerintah sehingga partisipasi publik untuk peningkatan kesejahteraan kelompok marginal akan lebih akseleratif," kata Wakil Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah itu.
Ia mengatakan konsistensi penciptaan iklim usaha yang produktif tanpa beban birokrasi dan praktik pungli menjadi penting dilakukan agar kegiatan wirausaha mampu menjadi mesin perbaikan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada penurunan laju kemiskinan dan perbaikan ketimpangan pendapatan.
"Dalam aspek stabilitas, tidak perlu ada kegaduhan politik yang menjadikan distabilitas makro dan beban pikir rakyat yang secara nyata akan menghambat pemakmuran kelompok marginal," kata Maruf.
Ia mengemukakan secara makro, kondisi ekonomi 2017 tidak terlalu berbeda dengan 2016. Optimisme ekonomi tumbuh 5,3 persen menjadi faktor positif untuk menopang kesejahteraan masyarakat.
Namun, fiskal yang defisit sekitar 2,4 persen PDB menjadi beban tersendiri terkait operasionalisasi strategi pengentasan warga miskin secara holistik. Bahkan, secara riil kesejahteraan masyarakat akan terdampak dari inflasi yang diperkirakan di atas 4 persen.
Menurut dia, faktor makro tersebut menjadikan alas bahwa perbaikan kesejahteraan kelompok marginal tidak terlalu berharap dari intervensi negara.
"Program Nawa Cita Jokowi-JK pada hakikatnya menghadirkan negara pada perbaikan kelompok marginal, namun dengan fiskal yang terbatas dan kondisi makro yang moderat, maka tahun 2017 tidak akan ada perubahan drastis dari sisi pengentasan warga miskin," kata Maruf.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
