Menuju konten utama

Pemerintah akan Beli Senjata dengan Dana Pinjaman pada 2018

Kemenkeu dan Bappenas sedang mengkaji rencana pengadaan senjata, yang diusulkan Kemenhan dan Polri, pada 2018. Pengadaan itu akan memakai dana pinjaman.

Pemerintah akan Beli Senjata dengan Dana Pinjaman pada 2018
(Ilustrasi) Masyarakat berada di atas kendaraan tempur (ranpur) ketika berlangsungnya pameran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI di Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (16/9/2017). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat.

tirto.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah sedang mengkaji rencana pengadaan persenjataan baru yang diusulkan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri.

Menurut dia, rencana pengalokasian anggaran untuk pengadaan senjata pada 2018 itu kini masih dikaji oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Suahasil mengatakan rencananya sumber dana untuk pengadaan senjata bagi Polri dan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) itu akan berasal dari pinjaman.

Berdasar RAPBN 2018, menurut dia, pengadaan ini akan didanai oleh pinjaman luar negeri senilai Rp11,7 triliun. Sisanya akan berasal dari pinjaman bank dalam negeri.

“Daftar pembeliannya saat ini sedang difinalkan bersama Bappenas. Namun Kementerian Pertahanan maupun Kepolisian telah memiliki apa yang disebut Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri 2018,” kata Suahasil saat menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (25/9/2017).

Dia mengatakan pengadaan senjata tersebut merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang terkait dengan realisasi proyek strategis.

“Nanti akan difinalkan dalam Panja Belanja, serta bisa didalami lebih lanjut mengenai alutsista yang diperlukan,” kata Suahasil.

Sayangnya, Suahasil enggan menanggapi isu rencana pembelian 5 ribu senjata ilegal yang muncul dalam pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo baru-baru ini.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Azis Syamsuddin juga tidak memberikan tanggapan mengenai pernyataan Gatot tersebut dengan alasan tidak memiliki kewenangan.

“Itu sudah masuk dalam hal teknis. Kami di Banggar (bahas) kebijakan anggarannya saja. Tadi ada beberapa anggota yang menanyakan, tapi secara teknis, Banggar tidak punya kewenangan,” kata Azis.

Saat disinggung mengenai dugaan pembelian alutsista ilegal oleh institusi di luar TNI, Azis mengaku pihaknya tidak tahu menahu.

“Untuk itu ada di komisi teknis (Komisi I dan III). Banggar hanya kebijakan asumsi makro,” ujar dia.

Baca: Panglima TNI: Seribu Persen (Soal Senjata) Itu Kata Saya

Bantahan Wiranto Soal (Hoax) Impor Ilegal 5 Ribu Senjata

Komisi I: Pernyataan Gatot Soal Senjata Dinilai Politis

Baca juga artikel terkait SENJATA atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom