tirto.id - Pencairan dana Public Service Obligation (PSO) untuk subsidi daging PD Dharma Jaya masih belum cair. Hal itu dikeluhkan oleh Marina Ratna Dwi Kusuma, Dirut perusahaan plat merah tersebut. Pasalnya, uang tersebut akan digunakan untuk membayar piutang dan menjaga ketersediaan stok daging subsidi untuk warga.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi mengungkapkan, proses pencairan dana PSO sebenarnya hanya tiga hari setelah dokumen administrasinya lengkap.
Keterlambatan pencairan PSO untuk Dharma Jaya, kata dia, disebabkan pengurusan berkas yang terhambat di Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (DKPKP).
"Kalau BPKD sesuai dengan pengajuan dari DKPKP dan rekomendasinya," ujar Michael Rolandi saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).
Menurut Michael mula-mula pencairan PSO harus dilandasi oleh Peraturan Gubernur karena ada beberapa BUMD yang mendapat PSO lewat DKPKP. Pergub tersebut baru ditandatangani pada 2 Februari lalu bernomor 6 tahun 2018 sehingga proses pencairan baru bisa dilakukan setelahnya.
Di luar itu, Dharma Jaya juga perlu menandatangani Perjanjian kerja sama (PKS) serta mengajukan proposal pencairan uang subsidi pangan ke DKPKP. Saat ini, Michael menambahkan, PKS memang sudah ditandatangani oleh DKPKP dan Dharma Jaya.
Proposal juga sudah diterima BPKD dari Dinas KPKP DKI pada awal Maret. Namun, karena masih kurang lengkap, instansinya mengembalikan proposal tersebut ke Dinas KPKP DKI pada 8 Maret.
“Kita lihat lengkap tidak dokumen administrasinya. Kalau belum lengkap, dikembalikan ke Dinas KPKP selaku dinas teknis. Nanti sama Dinas KPKP akan dikoordinasikan dengan BUMD bersangkutan untuk diperbaiki. Nah baru masuk lagi perbaikannya pada 13 Maret kemarin,” paparnya.
Setelah proposal disetujui barulah instansinya melakukan pemeriksaan administatif sebelum pencairan. "Kami kan terima 13 Maret, sekarang 15 Maret, kalaupun telat ya besok (cairnya). Itu saja tiga hari," imbuhnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
