tirto.id - Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia memperkirakan penyedia jasa akomodasi hotel konvensional berpeluang migrasi ke sharing economy apabila pemerintah tidak segera mengatur model bisnis tersebut.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus segera membuat regulasi yang mengatur sistem sharing economy, terutama yang tengah dipraktikkan Airbnb saat ini.
“Kalau pemerintah enggak segera membuat regulasi, maka yang akan terjadi pihak penyedia akomodasi itu akan ramai-ramai bergeser ke sharing economy. Trennya bakal seperti itu,” katanya saat acara Economic Challenges 2018 di Jakarta, Senin (4/12/2017).
Hariyadi tidak bisa menyalahkan apabila para penyedia akomodasi seperti perhotelan mulai melirik sharing economy. Pasalnya, biaya yang dikeluarkan untuk sharing economy itu lebih murah ketimbang mendirikan hotel.
Untuk mendirikan hotel, persyaratan yang harus dipenuhi sangat banyak, mulai dari sertifikat amdal, laik fungsi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sharing economy, cukup membeli apartemen saja.
“Apalagi apartemen sekarang lagi over supply. Semua bisa convert jadi sharing economy. Nah ini sebetulnya yang harus diwaspadai pemerintah. Semua bicara digital ekonomi, tapi tidak tahu bahayanya,” kata Hariyadi.
Untuk diketahui, Airbnb menyebutkan jumlah host yang sudah menjalin kerja sama dengan aplikasi Airbnb mencapai 48.100 pada 2016. Jumlah tersebut paling tinggi ketimbang negara-negara APEC lainnya, kecuali Ameriksa Serikat.
Dari total jumlah host tersebut, nilai pendapatan yang diterima host di Indonesia mencapai sekitar 84,6 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,14 triliun. Adapun, rata-rata pendapatan yang diterima tiap host sekitar 2.100 dolar AS atau setara dengan Rp28,39 juta.
Penulis: Ringkang Gumiwang
Editor: Alexander Haryanto
