Pedagang Rugi akibat Puluhan Pasar di DKI Ditutup, Anies Harus Apa?

tirto.id - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat sepanjang Juni 2020 terdapat 25 pasar di Jakarta yang terpaksa ditutup karena Corona.

Pada 7 Juni, Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan ditutup tiga hari. Menyusul kemudian Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur. Lalu pada 12 Juni Pasar Serdang Jakarta Pusat, Pasar Rawasari Jakarta Timur, Pasar Tomang Barat Jakarta Barat, dan Pasar Cijantung Jakarta Timur juga ditutup.

Pada 13 Juni giliran Pasar Lontar Jakarta Pusat, Pasar Ciracas Jakarta Timur, Pasar Palmeriam Jakarta Timur, Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur, Pasar Pesanggrahan Jakarta Selatan, Pasar Warung Buncit Jakarta Selatan, dan Pasar Kelapa Gading Jakarta Utara yang ditutup.

Dua hari kemudian, pasar yang ditutup adalah Petojo Enclek Jakarta Pusat. Keesokan harinya, 16 Juni, giliran Pasar Slipi Jakarta Barat, dan Pasar Kampung Ambon Jakarta Timur yang tak boleh beroperasi.

"Pasar tersebut ditutup sementara untuk tes COVID-19 dan penyemprotan disinfektan," kata Ketua bidang Infokom DPP Ikatan IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, kepada reporter Tirto, Senin (29/6/2020).

Selain untuk pemeriksaan COVID-19--baik rapid test atau swab test--IKAPPI juga mencatat beberapa pasar ditutup karena ditemukan pedagang yang dinyatakan positif Corona. "Ditutup sementara selama tiga hari," ucapnya

Penutupan dilakukan di Pasar Gondangdia Jakarta Pusat pada 15 Juni. Pada 18 Juni, Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang ditutup, lusanya Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan dan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Selanjutnya, bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta ke-493, Pasar Petojo Ilir Jakarta Pusat dan Pasar Cideng Jakarta Pusat terpaksa ditutup. Lalu tiga hari kemudian, 25 Juni, giliran Pasar Palmerah.

Terakhir, pada 28 Juni, Pasar Enjo Jakarta Timur dan Pasar Rawamangun Jakarta Timur juga terpaksa ditutup tiga hari "karena belasan pedagang positif."

Apa yang Harus Dilakukan Anies?

Tentu saja penutupan pasar sama artinya dengan hilangnya pendapatan para pedagang. Oleh karena itu Reynaldi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengkaji ulang kebijakan ini.

Menurutnya Pemprov DKI semestinya hanya menutup lapak pedagang yang telah dinyatakan positif saja. Kemudian, penyemprotan semestinya dilakukan di luar jam operasional pasar, misalnya pada malam hari.

"Ini kan jadinya mengorbankan ratusan pedagang lain yang enggak terbukti COVID-19. Kasihan mereka jadi enggak bisa cari nafkah untuk keluarga," katanya.

Penutupan pasar juga tak hanya merugikan pedagang, katanya, tapi juga buruh panggul, tukang becak, dan orang-orang yang mencari nafkah di pasar.

Misalnya cara itu tak memungkinkan dan kebijakan menutup sementara pasar tetap dilanjutkan, ia berharap pemerintah "menjamin kebutuhan dasar para pedagang."

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sarman Simanjorang meminta Pemprov DKI memfasilitasi aktivitas jual beli online agar pedagang yang terdampak tetap berniaga. PD Pasar Jaya sendiri memiliki Layanan Belanja Online di pasar tradisional. Layanan ini sempat diperkenalkan tetapi tidak lanjut dikembangkan, kata Sarman, padahal layanan jarak jauh ini bisa solusi terbaik pada masa pandemi.

"Jadi para pedagang tetap bisa mencari nafkah untuk keluarga dan menyambung hidupnya," ujar dia kepada reporter Tirto.

Keringanan Sewa Lapak Pedagang Pasar

Senada dengan IKAPPI, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak memandang tidak perlu satu pasar ditutup akibat beberapa pedagang positif.

Politikus dari PDIP itu lalu meminta Pemprov DKI dan pengelola pasar memberikan sejumlah keringanan seperti mengurangi biaya sewa. "Selain sewa, juga perlu kemudahan dalam perizinan lapak, kredit lunak dari Bank DKI, dan kemudahan lainnya," katanya kepada reporter Tirto.

Sementara anggota Komisi B DPRD DKI Eneng Malianasari meminta Pemprov DKI memberikan bantuan kepada pedagang pasar yang positif COVID-19 agar bisa bertahan selama masa karantina 14 hari. Bantuan bisa berupa makanan atau uang tunai. Politikus dari PSI itu juga meminta PD Pasar Jaya memberikan keringanan bahkan menghapus Biaya Pengelolaan Pasar (BPP), tarif kompensasi lahan, dan biaya listrik bagi pedagang jika pasar ditutup akibat pandemi COVID-19.

“Mereka harus melawan virus di dalam tubuh mereka, pada saat bersamaan ada tagihan yang tetap harus mereka bayar. Ini jadi beban ganda karena penghasilan mereka nol,” katanya kepada reporter Tirto.