PDIP: Anies Tak Punya Program Penanggulangan Banjir yang Konkret

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik kinerja Gubernur Anies Baswedan lantaran Ibu Kota kembali terendam banjir.

Ia menilai, selama dua tahun lebih Anies memimpin, tidak ada eksekusi program penanggulangan banjir yang kongkret.

"Program normalisasi seakan hanya menjadi narasi fiksi tanpa ada eksekusi yang nyata hingga saat ini," kata Gembong melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/1/2020).

Padahal Pemerintah Pusat telah mencoba melakukan kerjasama dalam penanggulangan banjir di Jakarta melalui program sodetan kali ciliwung.

Dalam program tersebut, pemerintah pusat menawarkan menjalankan operasional sodetan. Namun ia menyayangkan Pemprov DKI Jakarta malah melakukan pembebasan lahan.

"Akan tetapi pembebasan lahan tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta," ucapnya.

Menurut Gembong, banjir di Jakarta sebenarnya dapat dihindari dan dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir.

Namun hal itu dapat terjadi jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar serius dalam merealisasikan program penanggulangan banjir Jakarta sebagai salah satu janji kampanye pada tahun 2017.

Lantaran itu lah, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dinilai kurang maksimal dalam memenuhi janji tersebut.

"Diperlukan pemimpin dengan aksi kongkret yang nyata, bukan sekadar solusi yang bersifat pendekatan kata-kata. Bahwa janji politik juga harus disertai dengan solusi yang realistis dan terukur," ucapnya.

Anggota DPRD DKI Komisi A ini meminta Anies harus benar-benar mengerti masalah banjir di Jakarta. Menurutnya perlu ada pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien, bukan hanya sekedar enak dipandang.

"Fraksi PDI Perjuangan merasa bahwa program yang dilakukan oleh Anies selama ini hanya fokus kemasalah estetika atau beautifikasi tanpa memikirkan fungsi dan manfaat," pungkasnya.

Baca juga artikel terkait BANJIR JAKARTA 2020 atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan