PBNU: Bermain Pokemon Go Hukumnya Makruh

Oleh: Yuliana Ratnasari - 25 Juli 2016
Dalam hasil rapat pleno PBNU disebutkan bahwa hukum bermain Pokemon Go adalah makruh karena ada unsur melalaikan. PBNU perlu membahas itu sebab banyak anggota masyarakat yang mempertanyakan hukum permainan Pokemon Go.
tirto.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai, bermain Pokemon Go adalah makruh karena bisa melalaikan pemainnya.

"Hukum bermain Pokemon Go adalah makruh karena mengandung unsur lahwun [melalaikan]," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj saat menyampaikan hasil forum bahtsul masail rapat pleno PBNU di Cirebon, Senin (25/7/2016).

Namun, lanjut dia, jika permainan tersebut menyebabkan orang yang bermain itu melalaikan ibadahnya dan dapat membahayakan dirinya maka hukumnya haram.

Forum bahtsul masail rapat pleno PBNU menganalogikan permainan Pokemon Go dengan catur yang oleh NU juga dihukumi makruh.

Permainan Pokemon Go merupakan salah satu bahasan forum bahtsul masail (pembahasan suatu masalah dalam tinjauan hukum Islam) rapat pleno PBNU selain persoalan aktual lainnya seperti pengampunan pajak.

Menurut Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, PBNU merasa perlu membahas permainan itu karena banyak anggota masyarakat mempertanyakan hukum permainan yang sedang menarik perhatian masyarakat luas itu.

"NU harus merespons dengan cepat masalah yang berkembang di masyarakat," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.

Selain itu, kata dia, permainan Pokemon Go tidak menjadi isu lokal di Indonesia melainkan juga di sejumlah negara.

Di dalam materi bahasan bahtsul masail disebutkan bahwa permainan ini sendiri belum diizinkan masuk ke Jepang meski Pokemon itu aslinya buatan Nintendo Jepang karena khawatir membuat masyarakat penggunanya tidak produktif, bisa membahayakan, dan belum terbukti aman dari persoalan cyber security.

Namun, permainan tersebut resmi diluncurkan di negeri Matahari Terbit pada 22 Juli meski sebelumnya pemerintah Jepang sudah mengeluarkan peringatan keamanan bermain Pokemon Go.

Selain itu, Pokemon bisa menjadi masalah keamanan sebuah negara jika game ini digunakan di tempat-tempat tertentu, seperti Istana Negara dan kantor polisi, karena permainan ini bisa merekam lokasi tempat game ini digunakan.

Baca juga artikel terkait SOSIAL BUDAYA atau tulisan menarik lainnya Yuliana Ratnasari
(tirto.id - Sosial Budaya)

Sumber: Antara
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari