tirto.id - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyetujui sanksi baru terhadap Korea Utara atas program rudalnya. Sanksi terbaru yang melarang ekspor Korea Utara dan membatasi investasi di negara tersebut telah disahkan dengan suara bulat.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa ini adalah "sanksi paling ketat dari negara manapun dalam satu generasi,” demikian yang dikutip dari BBC, Minggu (6/8/2017).
Sebelumnya, Korea Utara telah menguji dua rudal balistik antarbenua pada bulan Juli dan mengklaim bahwa pihaknya sekarang memiliki kemampuan untuk menyerang AS. Namun, para ahli meragukan kemampuan rudal Korea Utara untuk mencapai target mereka.
Tes tersebut dikecam oleh Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, dan mendorong penyusunan sanksi baru PBB tersebut.
Sekretaris Negara AS Rex Tillerson kini tengah menghadiri forum regional Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Manila, di Filipina, dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho juga turut hadir.
Program nuklir Korea Utara diperkirakan akan menjadi isu utama dalam pertemuan itu namun tidak ada rencana untuk melakukan pertemuan bilateral, kata pejabat AS.
Berbicara dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha, Tillerson mengatakan bahwa sanksi tersebut adalah "hasil yang baik."
Presiden AS Donald Trump menuliskan dalam cuitannya untuk mengatakan sanksi akan memakan biaya untuk Korea Utara sebanyak lebih dari 1 miliar dolar AS.
Ekspor batubara, bijih, dan bahan mentah lainnya ke Cina adalah salah satu dari sedikit sumber uang Korea Utara. Korea Utara diperkirakan mengekspor barang tersebut senilai 3 miliar dolar AS setiap tahun. Sanksi tersebut dapat menghilangkan 1 miliar dolar AS dari perdagangan itu.
Awal tahun ini, Cina menghentikan impor batubara untuk meningkatkan tekanan pada Pyongyang. Namun, sanksi berulang sejauh ini telah gagal untuk mencegah Korea Utara melanjutkan pembangunan rudalnya.
Nikki Haley mengatakan bahwa Dewan Keamanan telah meningkatkan hukuman atas aktivitas rudal balistik Korea Utara "ke tingkat yang baru".
"Hari ini Dewan Keamanan telah berkumpul untuk memperingatkan diktator Korea Utara tersebut," kata Haley kepada dewan tersebut setelah memberikan suara pada Sabtu (5/8/2017).
"Tindakan Korea Utara yang tidak bertanggung jawab dan ceroboh telah terbukti mahal bagi rezim tersebut," lanjutnya.
Sementara itu, Duta Besar Inggris Matthew Rycroft mengatakan: "Korea Utara bertanggung jawab penuh atas tindakan yang telah kami lakukan hari ini.
"Tidak harus seperti ini, Korea Utara harus melupakan jalan provokasi, melupakan jalan eskalasi lebih lanjut."
Sementara itu, surat kabar partai berkuasa Korea Utara, Rodong Sinmun mengatakan bahwa tindakan nuklir atau sanksi yang diambil oleh Washington akan mengarah pada "lautan api yang tak terbayangkan" yang akan melanda Amerika Serikat.
Artikel yang dicetak sebelum sanksi PBB yang baru disetujui itu menambahkan bahwa jika AS tidak beralih dari "kebijakan bermusuhan terhadap Pyongyang, satu-satunya pilihan untuk AS adalah penghancuran diri sendiri."
Cina, satu-satunya sekutu internasional Korea Utara dan anggota Dewan Keamanan PBB yang memegang hak veto, memilih resolusi tersebut kali ini. Sebelumnya, Cina sering kali melindungi Pyongyang dari resolusi berbahaya di masa lalu.
Di Manila, Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan bahwa sanksi tersebut "diperlukan" namun "bukan tujuan akhir".
"Tujuan kami adalah membawa semua pihak yang terlibat dalam isu nuklir kembali ke meja perundingan, menemukan resolusi melalui perundingan untuk mewujudkan denuklirisasi semenanjung Korea," kata Wang Yi menjelaskan.
Uji coba rudal dan nuklir yang digelar negara bagian yang terisolasi telah dikecam oleh tetangga di wilayah tersebut.
Sementara itu, Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya dapat mengadakan pembicaraan langsung dengan Korea Utara selama KTT ASEAN.
Menteri luar negerinya mengatakan bahwa dia bersedia untuk berbicara dengan mitranya dari Pyongyang, jika kesempatan tersebut "terjadi secara alami".
"Saya ingin menyampaikan keinginan kami agar Korea Utara menghentikan provokasinya dan menanggapi secara positif penawaran khusus baru-baru ini [untuk perundingan] yang bertujuan untuk membangun sebuah rezim perdamaian," kata Kyung-wha kepada kantor berita Korea Selatan Yonhap.
Secara keseluruhan, 27 negara mengirimkan perwakilan ke forum Asean.
10 negara anggota ASEAN mengeluarkan sebuah pernyataan bersama yang mengatakan bahwa mereka memiliki "keprihatinan serius" atas tindakan Korea Utara, yang "secara serius mengancam perdamaian".
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
