tirto.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan hingga saat ini belum menentukan sikapnya terkait penentuan paket pimpinan dan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Zulkifli belum menentukan apakah PAN akan ikut dengan koalisi Jokowi atau justru membentuk paket sendiri dengan partai di luar koalisi. Ia menjelaskan, PAN hingga kini masih terbuka dengan mengikuti arus yang ada.
"Kami ikut saja, ikut diskusi saja," kata dia di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Dalam proses komunikasi antar parpol yang saat ini sudah terjadi. Zulkifli Hasan menjelaskan, belum ada kesepakatan khusus untuk kursi pimpinan MPR.
"Ya namanya orang politik, kan, ketemu terus," ungkap dia.
Sebelumnya, perebutan posisi ketua MPR belakangan menjadi polemik. Hal yang baru terjadi saat ini yaitu, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saling klaim akan menduduki jabatan tersebut.
Kursi Ketua MPR sebenarnya bisa diambil dari DPR maupun DPD. Maka dari itu, kursi MPR saat ini tengah menjadi polemik dari partai partai oposisi maupun koalisi.
Hal ini berbeda dengan pemilihan ketua DPR dan wakil-wakilnya yang akan dilakukan dengan sistem paket sesuai aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), di mana Ketua DPR wajib diisi oleh kandidat dari parpol pemenang pemilu, yaitu PDI P.
Setelahnya empat wakil DPR tersebut akan dipilih sesuai urutan perolehan jumlah kursi di parlemen.
Berikut sembilan partai diurutkan berdasarkan perolehan suara terbesar:
1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)
3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)
4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)
5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen)
6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)
7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)
8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen), dan
9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
