tirto.id - Gerakan Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia yang dinisiasi ICW dan YLBHI mendesak Panitia Seleksi Capim KPK memperhatikan rekam jejak pendaftar dalam bidang pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam.
KPK selama ini berhasil mengungkap kasus yang melibatkan sumber daya alam dan energi seperti korupsi izin tambang, kasus PLTU Riau-1, dan korupsi perizinan sawit.
"Jangan sampai peran ini melemah akibat proses seleksi yang tidak memperhatikan jejak rekam calon di sektor sumber daya alam," kata juru bicara Gerakan Masyarakat Bersihkan Indonesia, Iqbal Damanik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jumat (5/7/2019).
Menurut Siti Rakhma Mary Herwati dari YLBHI, selama ini korupsi di sektor sumber daya alam diduga melibatkan kepolisian. Sebisa mungkin, kata dia, pansel tak memilih calon pimpinan KPK dari unsur kepolisian.
"Selama ini kasus-kasus yang ditangani oleh bersih kan Indonesia itu melibatkan korupsi [diduga] melibatkan polisi sebagai aktor yang terlibat di dalam korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Karena itu, kami kuatir ketika para polisi ini nanti menjadi pimpinan KPK nanti akan [diduga] melanggengkan korupsi sumber daya alam itu menjadi lebih buruk," ujar Siti.
Hal yang sama juga disampaikan peneliti ICW, Lalola Easter. Dia sepakat, konflik kepentingan polisi dengan perusahaan perusak sumber daya alam termasuk tinggi.
"Kami prihatin akan adanya indikasi pelemahan KPK terutama jelang pemilihan capim KPK," ucap Lalola.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Zakki Amali
