Pakar Sejarah: Masyarakat Sudah Cerdas Menilai Film G30S/PKI

Oleh: Addi M Idhom - 18 September 2017
Dibaca Normal 1 menit
Pakar sejarah menilai publik sekarang bisa lebih cerdas dalam menilai isi film G30S/PKI karya Arifin C. Noer.
tirto.id - Dosen Sejarah Universitas Padjadjaran Muhammad Mulyadi menilai wacana penayangan kembali secara massal film G30S/PKI—yang kerap dikritik memuat banyak kebohongan dan propaganda—tak bermasalah.

“Lagipula, masyarakat sekarang sudah cerdas sehingga bisa melihat di mana letak kebohongan yang terjadi pada film tersebut,” kata Mulyadi pada Senin (18/9/2017).

Mulyadi menambahkan, pemutaran film itu secara massal justru akan menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai bahaya penyelesaian kasus hukum tanpa proses pengadilan.

“Pemutaran ini juga mencegah agar masyarakat tidak mudah terprovokasi terhadap kasus-kasus hukum yang tidak melewati proses pengadilan,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Masyarakat Peduli Anak, Jasra Putra, menilai penayangan kembali secara massal film G30S/PKI ini perlu pertimbangan matang sebab berpeluang ditonton anak-anak.

“Kalau ada unsur kekerasan tentu tidak layak ditonton oleh anak-anak. Jika tetap akan ditayangkan, mungkin bisa disensor sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” ujar dia.

Film G30S/PKI rutin diputar di TVRI pada akhir bulan September di masa Orde Baru berkuasa. Memasuki era reformasi, pemutaran film ini di layar televisi dihentikan.

Instruksi pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada Jumat (15/9/2017), mengenai penayangan massal film itu melalui forum nonton bareng (nobar) membuat karya sutradara Arifin C. Noer itu kembali marak dibicarakan.

Hari ini, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa dirinya telah memerintahkan untuk memutar film G30S/PKI di seluruh markas TNI baik tingkat Kodim, Koramil dan Babinsa.

"Perintah saya, mau apa memangnya," kata Gatot di Blitar, Jawa Timur, Senin (18/9/2017). Ia pun mengaku tidak peduli terhadap polemik mengenai pemutaran film itu. "Biarin saja (ada polemik)," ujar dia.

Sebagai Panglima TNI, Gatot mengaku tidak ada yang bisa melarangnya selain Pemerintah. "Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, emangnya gue pikirin (memangnya saya pikir/peduli). Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Kemunculan wacana nobar Film G30S/PKI buntut dari kembali meluasnya kekhawatiran soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Isu terkait PKI itu juga diduga menjadi salah satu pemicu penyerangan dan pengepungan massa terhadap kantor YLBHI Jakarta pada Minggu malam hingga Senin dini hari (18/9/2017).

Pengepungan itu terjadi ketika di Kantor YLBHI sedang digelar acara “Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi”. Padahal, acara itu cuma berisi pentas seni dan pernyataan keprihatinan atas pelarangan seminar mengenai sejarah tragedi 1965 sehari sebelumnya. Meski panitia acara menegaskan tidak ada pembahasan soal PKI, massa tetap menuding acara ini berkaitan dengan isu kebangkitan PKI.

Baca juga artikel terkait FILM G30SPKI atau tulisan menarik lainnya Addi M Idhom
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Diana Pramesti
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom