OTT KPK Kejari Yogya, Pukat: Sejak Awal TP4D Sudah Problematik

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap proyek PPUKP di Yogyakarta, yakni proyek Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM Zaenur Rohman pun menilai bahwa proyek TP4D memang bermasalah.

"Dugaan korupsi yang melibatkan oknum TP4D merupakan ironi, karena tugasnya justru untuk mencegah penyimpangan dalam pembangunan. Sejak awal pembentukannya, TP4D problematik dari sisi hukum," kata Zaenur dalam keterangan tertulis pada Rabu (21/8/2019) malam.

Zaenur pun menjelaskan sejumlah permasalahan dalam TP4D tersebut. Pertama, terlalu jauh dari tupoksi.

"Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Memang kejaksaan dapat memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya," kata Zaenur.

"Namun, kewenangan ini bukan berarti kejaksaan dapat masuk dan menempel dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan instansi pemerintah," lanjutnya.

Kedua, munculnya tumpang tindih dengan instansi pengawasan. Wilayah pengawasan sudah menjadi tugas lembaga pengawas, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas eksternal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal.

"Masuknya TP4D dalam proyek pembangunan justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas kinerja pengawasan," ungkap Zaenur.

Kemudian, rawan adanya konflik kepentingan. Peran TP4D mengawal proses pembangunan dari penyimpangan justru menimbulkan kerancuan.

"Bagaimana pihak yang sejak awal mengawal dan mengarahkan proyek pembangunan akan menindak penyimpangan? Artinya jika terdapat penyimpangan, justru kinerja pengawalan dan pengarahannya bermasalah," kata Zaenur.