tirto.id - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, optimistis kebijakan harga gas murah alias Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang akan berakhir pada Desember 2024 bakal dilanjutkan.
Dengan berlanjutnya kebijakan itu, dia pun memastikan tidak akan ada kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, baik untuk sisa Tahun Anggaran 2024 maupun 2025.
"HGBT mudah-mudahan akan dilanjutkan. Kita cukup optimistis," katanya kepada awak media di lahan persawahan PT Sang Hyang Seri, di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024).
Saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan dasar hukum untuk lanjutan kebijakan HGBT adalah salah satu hal yang dinanti Pupuk Indonesia. Namun, dengan fokus Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terhadap ketahanan pangan nasional, HGBT tak akan dinaikkan.
"Ada pemerintah baru yang nanti dilantik tanggal 20 Oktober. Kami meyakini dengan visi Pak Prabowo terhadap ketahanan pangan, InsyaAllah HGBT akan terus dilanjutkan. Sehingga tidak ada kekhawatiran petani atas harga pupuk yang akan naik," imbuh Rahmad.
Selain akan berlanjutnya kebijakan HGBT, keyakinan tidak akan naiknya HET pupuk bersubsidi juga muncul dari nihilnya diskusi antara Pupuk Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dengan ini, HET pupuk bersubsidi pun masih akan bertahan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sejak awal tahun, yaitu Rp800 per kg untuk pupuk organik, Rp2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp2.300 per kg untuk pupuk NPK, dan Rp3.300 per kg untuk pupuk NPK formula khusus.
"Kami di Pupuk Indonesia itu apapun harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kita akan ikuti dan laksanakan," tegas Rahmad.
Sebelumnya Rahmad bercerita, dirinya sampai tak bisa tidur lantaran memikirkan kepastian keberlanjutan kebijakan HGBT. Apalagi, tambahnya, sampai saat ini belum ada aturan tertulis yang mendasari bakal berlanjutnya kebijakan HGBT, meski sebelumnya telah diadakan rapat terbatas (ratas) terkait tindak lanjut kebijakan ini.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan karena harga gas alam adalah komponen paling penting yang akan menentukan harga pupuk. Karenanya, jika kebijakan ini tak dikanjutkan di tahun depan, harga jual pupuk akan mengalami peningkatan.
"Dari studi yang sudah kami lakukan, kalau harga naik Rp1000, turun urea 13 persen, dampak pada pertanian itu berapa? Setengah ton per hektare. Dengan itu, Indonesia harus melakukan impor sebesar 2 juta ton beras jika harga pupuk naik sebesar Rp1.000," papar Rahmad dalam acara Detik Leaders Forum, di Jakarta, Selasa (17/9/2014).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
