tirto.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang aktivitas ekonominya terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial dikhususkan bagi masyarakat miskin dan pekerja-pekerja yang bergantung pada penghasilan harian sampai informal di berbagai sektor.
“Kami siapkan bansos melalui BLT untuk daya beli. Siapa saja? Pekerja sektor informal, warung, toko kecil,” ucap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Susiwijono mengatakan pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam melakukan pendataan warga yang berhak mendapatkan BLT. Termasuk di dalamnya meminta bantuan asosiasi yang menaungi sejumlah pekerjaan seperti pedagang dan pasar.
Di samping itu, ia menegaskan juga kalau definisi sektor informal ini juga bakal menyasar sopir atau pengemudi daring alias online. Ia bilang data-data pekerja ini akan diperoleh dari perusahaan yang menaungi mereka.
“Yang paling terdampak adalah pelaku usaha transportasi online. Go-jek dan Grab. Kami minta data mereka. Beberapa terkait transportasi online dan pekerja informal lain,” ucapnya.
Selain itu pekerja harian di pusat perbelanjaan juga akan menjadi sasaran BLT ini. Ia bilang pemerintah akan bekerjasama dengan pusat perbelanjaan sekaligus asosiasi untuk mendata pekerja sektor ritel ini termasuk mereka yang berada di golongan informal.
Untuk kelompok masyarakat termiskin, pemerintah saat ini sudah memiliki data sekitar 15,2 juta kepala yang diambil dari data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu sembako. Nantinya jumlah peneriman akan ditambah sehingga jumlahnya mencapai sekitar 29 juta untuk mencakup lebih banyak masyarakat rumah tangga termiskin lagi.
“Lagi dihitung kembali sambil digulirkan [bantuan] 15,2 juta kepala, kami akan kompilasi 14,1 juta lagi,” ucap Susiwijono.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto
