tirto.id - Pertemuan antara pembina dan pengurus Partai Golkar dengan Presiden Joko Widodo "Jokowi" pada Selasa pekan ini diduga terkait dengan pembicaraan mengenai jatah menteri dari Partai Golkar di Kabinet Kerja. Menanggapi hal itu politikus Partai Golkar Nurul Arifin menegaskan, partainya sama sekali tidak memikirkan kursi kabinet pasca keputusan partai beringin mendukung pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
"Masalah di kabinet, apakah akan mendapatkan jatah itu tidak kami pikirkan. Walaupun orang mengatakan 'nonsense', tapi kami betul-betul tidak memikirkan kursi kabinet,” ujar Nurul dalam diskusi bertajuk "Manuver Partai Golkar: Janji Pilpres 2019 dan Reshuffle Yang Tertunda" yang diselenggarakan PARA Syndicate, di Jakarta, Jumat (27/5/2016)
Kendati demikian, ia mengatakan, partainya akan bersyukur apabila mendapatkan jatah kursi di kabinet. "Kalau dapat syukur, tidak dapat ya tidak apa-apa," ujarnya.
Nurul menekankan, persoalan kursi di kabinet sepenuhnya adalah hak prerogratif presiden.
Ia juga mengatakan, lawatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, hanyalah untuk melaporkan hasil Munaslub 2016 serta menyampaikan dukungan penuh Golkar terhadap pemerintahan.
"Kami menjelaskan reposisi Golkar dari yang tadinya berada di luar sekarang bergabung dan bersama dengan pemerintah untuk sama-sama menjalankan program pro rakyat," ujar dia.
Nurul menyampaikan, saat ini Partai Golkar akan fokus menjalankan program 100 hari dengan melakukan konsolidasi partai hingga tingkat daerah sekaligus mempersiapkan kepentingan Pilkada serentak 2017 dan Pemilu 2019.
Dia mengungkapkan, Golkar juga akan menargetkan perolehan kursi parlemen sebesar 20 persen pada 2019 mendatang.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
