Naturalisasi Sungai DKI Jakarta Terhambat Koordinasi dengan Pusat

Oleh: Hendra Friana - 10 Oktober 2018
Program naturalisasi tidak bisa langsung dilakukan lantaran program yang dimiliki pemerintah pusat adalah normalisasi.
tirto.id - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, mengatakan program naturalisasi sungai masih didiskusikan bersama pemerintah pusat lewat Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Menurutnya, hal itu tidak bisa langsung dilakukan lantaran program yang dimiliki pemerintah pusat adalah normalisasi.

"Karena itu kita sekarang lakukan yang bisa dulu, di waduk-waduk yang sudah ada," ujarnya saat ditemui Tirto di kantornya, Rabu (10/9/2018).

Selain itu, Teguh juga menyampaikan bahwa konsep naturalisasi sungai nantinya hanya akan dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang lahannya tak bermasalah dan sudah jadi milik Pemprov.

Karena itulah, upaya untuk naturalisasi sungai diprediksi lebih lambat ketimbang normalisasi. "Sebenarnya sih Pak Gubernur enggak mengharuskan target. Yang penting 20-300 meter spot-spot itu ada aja," kata Teguh.


Kendati demikian, untuk menghadapi musim penghujan yang akan datang, Dinas SDA sudah mengerahkan 192 alat berat untuk melakukan pengerukan beberapa aliran sungai di Jakarta.

Ia memastikan alat-alat berat tersebut merupakan aset-aset siap pakai yang dimiliki Dinas SDA sehingga alat berat lain yang tengah mengerjakan proyek seperti waduk tidak perlu ditarik.

"Kita sudah mengukur kekuatan [alat berat] kita. Jadi tidak ada penarikan. Kalau kurang untuk keruk sungai malah kita tambah," imbuhnya.


Baca juga artikel terkait NORMALISASI SUNGAI atau tulisan menarik lainnya Hendra Friana
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Dari Sejawat
Infografik Instagram