tirto.id - Seorang perempuan Muslim Uighur mengungkapkan penyiksaan dan pelecehan yang ia alami di salah satu kamp tahanan milik pemerintah Cina di Xinjiang, Cina Barat. Kamp tahanan itu berisi ratusan ribu orang dari kelompok Islam minoritas Cina yang ditahan oleh pemerintah.
Mihrigul Tursun (29), identitas perempuan itu, dicukur rambutnya dan diinterogasi selama empat hari berturut-turut tanpa tidur. Pengalaman pahit tersebut terjadi kala ia ditangkap di Cina pada 2017 lalu.
“Aku lebih baik mati daripada menjalani penyiksaan ini dan memohon-mohon kepada mereka untuk membunuh saya,” kata Tursun, dikutip dari Associated Press, awal November silam.
Tursun lahir dan besar di Cina sebelum pindah ke Mesir untuk kuliah Sastra Inggris. Pada 2015, Tursun berlibur ke Cina bersama keluarganya. Namun, liburan itu berakhir tak menyenangkan: ia ditahan dan dipisahkan dari anak-anaknya yang masih bayi. Ia dibebaskan tiga bulan kemudian.
Dua tahun berselang, Tursun lagi-lagi ditangkap untuk kali kedua dan ketiga. Tursun bahkan harus menghabiskan tiga bulan dengan 60 perempuan lainnya di penjara yang sesak.
Dimulai dari Pembangunan
Di Xinjiang, Cina, ada beberapa ungkapan khusus yang dipakai untuk menggambarkan situasi minoritas Muslim Uighur. Kata yoq, misalnya, digunakan untuk menyebut “hilang”. Lalu, adem yoq diartikan dengan “semua orang menghilang”. Sementara weziyet yaxshi emes merujuk pada “kondisi sedang tidak baik”.
Ungkapan-ungkapan tersebut merangkum penindasan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur.
Agustus silam, sebagaimana diwartakan BBC, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial melaporkan pemerintah Cina telah menahan sekitar satu juta orang dari komunitas Uighur dalam tempat “serupa kamp interniran berukuran besar”. Laporan komite ini didukung oleh hasil investigasi LSM HAM Amnesty International dan Human Rights Watch.
Muslim Uighur, catat Amnesty International dan Human Rights Watch, dipaksa bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, ditahan tanpa batas waktu yang jelas, diperlakukan layaknya sumber penyakit, serta dipaksa menyerukan slogan-slogan Partai Komunis. Selain itu, pemerintah Cina juga mengawasi gerak-gerik masyarakat Uighur secara ketat lewat pemantauan kartu identitas, pos pemeriksaan, identifikasi wajah, serta pengumpulan DNA.
Pemenjaraan tak jarang berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian.
Laporan-laporan pelanggaran HAM ini segera disangkal oleh Beijing. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cin, Hua Chunying mengatakan penduduk etnis di Xinjiang hidup dan bekerja dalam “kedamaian, kepuasan, serta menikmati kehidupan yang maju”.
Provinsi Xinjiang—atau akrab disebut Turkestan Timur—terletak di barat laut Cina. Ia berbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan. Budaya, agama, maupun bahasa masyarakat Xinjiang sangat berbeda dari kebanyakan provinsi di Cina. Ada lebih dari 50 etnis minoritas di Xinjiang, baik yang berasal dari Cina maupun Asia Tengah. Salah satunya yakni Uighur yang berasal dari keturunan bangsa Turk.
Isabella Steinhauer dalam “International Social Support and Intervention: The Uyghur Movement -Xinjiang Province, China” (2017, PDF) mengatakan bahwa selama berabad-abad, relasi Xinjiang dan Beijing mengalami pasang surut. Pada 1949, setelah Partai Komunis Cina memenangkan perang sipil, Beijing secara resmi mengklaim Xinjiang sebagai wilayahnya. Pemerintah memberikannya status wilayah otonom bernama Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).
Pemberian otonomi didasari faktor ekonomi, mengingat Xinjiang menyimpan cadangan minyak dan mineral yang cukup besar. Tak hanya itu, Xinjiang jadi pintu masuk Cina ke Asia Tengah dan Timur Tengah; dua wilayah yang kini jadi salah dua lumbung investasi Cina.
Catatan Council on Foreign Relations menyatakan bahwa tak lama usai pemberian status otonom, Cina meluncurkan berbagai macam proyek pembangunan. Pada 1954, Cina mendirikan Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) untuk menggarap pemukiman dan pertanian. Proyek ini berlangsung selama kurang lebih setengah abad.
Memasuki awal 1990-an, zona ekonomi khusus diberlakukan di Xinjiang. Beijing mensubsidi petani kapas lokal dan merombak sistem perpajakannya. Masih dalam periode yang sama, pemerintah pusat mengucurkan modal untuk proyek-proyek infrastruktur. Salah satunya dengan membangun Tarim Desert Highway dan jalur kereta ke Xinjiang barat.
Masifnya program pembangunan memicu arus kedatangan pekerja migran ke Xinjiang, khususnya etnis Han, yang tak lain adalah suku terbesar di Cina. Populasi Han di Xinjiang meningkat secara dramatis; dari yang semula hanya 6,7% (220.000) pada 1949, melonjak jadi 40% (8,4 juta) pada 2008.
Dampak jangka panjang dari migrasi suku Han adalah gesekan sosial. Akses masyarakat Uighur ke air bersih dan tanah kian terbatas. Kesenjangan ekonomi meningkat akibat praktik perekrutan pekerja yang diskriminatif. Etnis Han makin kaya, sedangkan orang Uighur kian miskin di tanah leluhurnya sendiri.
Digasak karena Cap “Teroris”
Gesekan di Xinjiang diperburuk oleh kebijakan Beijing selama beberapa tahun belakangan. Masih menurut Council on Foreign Relations, Beijing melarang masyarakat Uighur menjalankan puasa Ramadan atau mengenakan cadar. Lalu, atas nama pembangunan infrastruktur, pemerintah Cina juga tak ragu meruntuhkan bangunan kuno di kota tua Kashgar.
Pada 2009, etnis Uighur dan Han terlibat bentrokan besar setelah tewasnya dua pekerja Uighur di Guangdong. Akibat bentrokan ini, sekitar 200 orang tewas, lebih dari 1.600 orang terluka, dan 718 orang ditahan.
Situasi bertambah buruk dengan kemunculan gerakan separatis seperti East Turkestan Islamic Movement (ETIM) yang sudah eksis sejak 1990-an. Beijing mengategorikan ETIM sebagai kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda sehingga layak diperangi.
Pasca-911, seiring masifnya “Perang Melawan Teror”-nya Bush, Beijing mulai meningkatkan kewaspadaan di Xinjiang. Mereka menangkapi pihak-pihak yang diduga terlibat “kegiatan keagamaan ilegal”, membungkam para ulama di Kashgar yang dianggap menyuarakan pesan-pesan ekstremis, hingga tak ragu menutup masjid di Karakash, demikian tulis Dana Carver Boehm dalam "China 's Failed War on Terror: Fanning the Flames of Uighur Separatist Violence" (2009, PDF) yang terbit di Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law.
Masalahnya, tangan besi Beijing seringkali menyasar warga sipil yang sama sekali tak bersalah.
Beda Nasib dengan Hui?
Selain Uighur, komunitas Muslim di Cina juga direpresentasikan oleh kelompok Hui. Bedanya, apabila Uighur jadi target persekusi, Hui cenderung adem ayem. Mereka bisa menjalankan ritual keagamaan tanpa harus takut ditangkap aparat dan dituduh teroris. Kontras perlakuan terhadap Muslim Hui dan Uighur menunjukkan bagaimana Beijing membedakan Muslim ke dalam dua wujud: Muslim yang baik dan yang buruk.
Indikator keramahan pemerintah Cina terhadap Hui, mengutip artikel The Economist berjudul “The Hui: China’s other Muslims” (2016), bisa dilihat sebagai berikut. Jumlah masjid di Ningxia—tempat asal Hui—telah meningkat dua kali lipat sejak 1958, dari 1.900 menjadi 4.000.
Orang-orang Hui juga memiliki akses untuk ibadah haji hingga produksi terhadap bisnis makanan halal. Di saat bersamaan, pemerintah Cina tak keberatan komunitas Hui menerapkan hukum syariah.
Keterbukaan pemerintah Cina kepada Muslim Hui tak bisa dilepaskan dari faktor asimilasi. Hui bisa eksis di Cina karena keberadaan nenek moyang mereka yang berasal dari Persia. Mereka, yang mayoritas pedagang, masuk ke Cina lewat Jalur Sutra. Selain datang dengan tujuan jual-beli, para pedagang Persia ini juga membawa misi menyebarkan Islam.
Seiring waktu, mereka melebur dalam lapis sosial masyarakat Cina. Mereka menetap, berkeluarga, dan akhirnya beranak-pinak. Termasuk dengan etnis Han. Keadaan ini membikin orang-orang Hui punya kedekatan istimewa dengan Cina. Mereka bisa berbahasa Cina dan tersebar di seluruh penjuru negeri—hanya seperlima yang tinggal di Ningxia.
Hasil asimilasi itu bisa dilihat kala mereka menyesuaikan praktik-praktik Islam dengan Konfusianisme. Contohnya: membangun masjid dengan perpaduan gaya tradisional Cina dan Islam.
“Selama kurang lebih 1.300 tahun, Hui tak hanya mampu bertahan, tapi juga berkembang,” ujar Dru Gladney, profesor antropologi di Pomona College, California, sekaligus penulis Muslim Chinese (1991).
Kendati menyatu dengan masyarakat lokal, ada masanya relasi Hui dan Han berada di titik nadir. Ini terjadi pada dekade 1860-an dan 1870-an ketika Hui melancarkan pemberontakan—disebut “Pemberontakan Dungan”—yang menewaskan banyak orang. Akan tetapi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai tak lama usai Mao Zedong meninggal pada 1976.
Dalam tulisannya yang terbit di The Diplomat berjudul “A Tale of Two Chinese Muslim Minorities” (2014), Brent Crane mengungkapkan faktor lain yang membuat Hui lebih diterima oleh pemerintah adalah soal teritori. Tak seperti Uighur yang getol ingin memerdekakan Xinjiang, Hui hampir tak pernah menantang otoritas Cina terkait teritori. Sikap Hui bisa dibaca sebagai tanda kepatuhan kepada pemerintah. Sebagai kompensasinya, mereka tak dirisak.
Faktor-faktor di atas membikin Uighur merasa muak dengan Hui maupun Han. Uighur ditekan pemerintah karena mereka berasal dari ras yang berbeda, tak menyatu dalam lapisan masyarakat Cina, dan ingin memisahkan diri dari Cina. Maka, tak heran apabila dalam kerusuhan 2009 kemarin beberapa orang dari kelompok Uighur meneriakkan, “Bunuh Han!” dan “Bunuh Hui!” sebagai ekspresi kekecewaan atas nasib yang menimpa mereka selama ini.
Namun, bulan madu Hui dan pemerintah Cina agaknya memperlihatkan tanda-tanda bakal berakhir. Pasalnya, dalam rangka melawan terorisme dan ekstremisme, pemerintah Cina mulai mengawasi kelompok Hui.
Implikasi kebijakan tersebut, seperti dilaporkan Nectar Gan lewat artikel berjudul “How China Is Trying to Impose Islam with Chinese Characteristics in the Hui Muslim Heartland” yang dimuat di South China Morning Post, antara lain panggilan untuk ibadah umat Islam (adzan) di Yinchuan dilarang dengan alasan “polusi udara”.
Buku-buku tentang Islam dan Alquran, tulis Gan, juga ditarik dari rak-rak di toko buku dan suvenir. Beberapa masjid juga diperintahkan untuk membatalkan kelas umum bahasa Arab dan sejumlah sekolah swasta Arab diminta untuk tutup. Di Tongxin, daerah miskin Hui di Ningxia, masyarakat Hui yang terdaftar sebagai anggota partai tidak diperbolehkan pergi ke masjid, melakukan ziarah ke Makkah, hingga mengenakan peci untuk bekerja.
Editor: Windu Jusuf
