tirto.id - Dalam sejarah Indonesia era kolonial dikenal istilah politik etis yang diberlakukan Belanda pada awal abad ke-20. Para pendidik menjelaskan politik etis sebagai sebentuk kebijakan “balas budi” Belanda kepada masyarakat koloni, khususnya di Jawa.
Semula, ia digagas oleh golongan liberal Belanda. Pelopornya adalah anggota Parlemen Belanda Conrad Theodor “Coen” Van Deventer dan jurnalis surat kabar De Locomotief Pieter Brooshooft. Keduanya mendesak Pemerintah Belanda membuat program peningkatan kesejahteraan rakyat Jawa. Pasalnya, berkat hasil bumi dan keringat rakyat Jawa-lah Belanda dapat menikmati surplus finansial hingga 823 juta gulden.
Awalnya, usulan ini ditentang habis-habisan oleh golongan konservatif Belanda. Mereka khawatir politik etis berpotensi melahirkan kesadaran nasional di koloni Hindia. Psikolog sosial Ashis Nandy dalam The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism (1983: 72) menulis, “Idealisme politik etis dalam membangun lebih banyak sekolah, pelayanan kesehatan, dan desentralisasi politik tertutup oleh ketakutan akan nasionalisme Indonesia.”
Perlu waktu 30 tahun bagi kedua pihak untuk memperdebatkan gagasan etis di Parlemen Belanda. Lalu, seiring dengan semakin kuatnya kekuatan politik golongan liberal di Parlemen Belanda, Ratu Wilhelmina akhirnya menyetujui politik etis dijalankan di Jawa pada 1901.
Untuk memulai penerapan politik etis itu, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda lalu membentuk Mindere Welvaart Commissie (MWC) pada 15 Oktober 1902. Encyclopedie van Nederlandsch Indie (1921: 751) menjelaskan bahwa MWC bertugas memberi pedoman pengambilan kebijakan negara dan penetapan aturan yang memenuhi unsur sosial-etis. Lebih spesifik lagi, MWC ditugaskan untuk menyelidiki keadaan ekonomi penduduk pribumi di Jawa dan Madura—kecuali wilayah kerajaan lokal yang berdaulat dan wilayah milik swasta.
Pemerintah Kolonial menunjuk Residen Pekalongan H.E. Steinmetz menjadi Ketua MWC. Struktur MWC terdiri dari dua jenjang: Hoofdcommissie alias Komisi Pusat dan Afdeelingcommissie atau Komisi Kabupaten. Komisi Kabupaten bertugas turun langsung menyelidiki kondisi di lapangan, sementara Komisi Pusat bertugas membuat pedoman penyelidikan (Leidraad) dan mengawasi pelaksanaannya.
Steinmetz merekrut 11 anggota—terdiri dari 7 orang Belanda dan 4 bupati pribumi—untuk mengisi struktur Komisi Pusat. Empat bupati itu adalah bupati Demak, Sumedang, Panarukan, dan Ngawi. Keempat bupati itu dilantik secara langsung oleh Gubernur Jenderal pada 31 Oktober 1902.
Steinmetz memilih mereka duduk dalam Komisi Pusat berdasar tiga alasan. Pertama, para bupati itu bisa berbahasa Belanda dengan fasih. Kedua, mereka merupakan representasi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura.
Ketiga, mereka adalah orang-orang yang pernah berjasa bagi wilayahnya. Bupati Sumedang Raden Adipati Soeriaatmadja, misalnya, pernah membangun aliran irigasi sawah, meningkatkan hasil ternak, melarang penggunaan racun untuk menangkap ikan, dan pada 1901 mendirikan Afdeeling Bank—sebuah bank desa untuk membantu para petani.
Euforia Politik Etis
Selain empat bupati itu, atas penunjukan Residen Banten J.A. Hardeman, Bupati Serang Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat juga masuk dalam MWC. Pangeran Aria menyambut baik penugasan ini karena sebagai bupati baru dia jadi punya kesempatan untuk mengenal lebih dalam kondisi rakyatnya.
Dalam Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1996: 237), sang Pangeran menulis, “Tugas dari residen itu adalah kesempatan baik bagi saya untuk mengenal lebih dekat kondisi rakyat saya. Jika tugas ini selesai, hasil penelitian bisa saya manfaatkan untuk masa-masa setelahnya.”
Pangeran Achmad juga memuji Steinmetz dalam memoarnya. Steinmetz, menurutnya, telah merancang pedoman dan memberi pengarahan yang begitu baik sehingga para penyelidik bisa mendapatkan data yang tepat mengenai soal-soal ekonomi, sosial, maupun ketata-negaraan di masyarakat.
Pemerintah Hindia Belanda sendiri berharap pelibatan para pejabat pribumi itu dapat menunjukkan wajah kolonial yang lebih baik sekaligus mendapatkan analisis menyeluruh dari perspektif bumiputra.
Namun, bertolak belakang dengan optimisme Pangeran Achmad, Snouck Hurgronje justru memberi tanggapan pesimistis terhadap rencana kerja komisi itu. Dalam artikel “Ethical Policy and Economic Development: Some Experience of the Colonial Past” yang terbit di jurnal Lembaran Sejarah (vol. 3, 2000: 218), C.Fasseur menyebut Hurgronje menilai pembentukan MWC hanyalah euforia politik etis belaka.
Penelitian MWC, menurut Penasihat Pemerintah Kolonial ini, hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Pasalnya, data-data yang hendak dicari dan diteliti MWC sebenarnya sudah tersedia di kantor-kantor pejabat lokal dan tidak benar-benar dibutuhkan. Maka itu, Hurgronje ogah turut serta dalam MWC.
Tahun Awal
Meski dikritik, kerja-kerja MWC tetap berjalan sesuai rencana. Pada tahun pertama beroperasi, MWC memfokuskan kerjanya pada penyusunan pedoman penyelidikan kesejahteraan umum. Sebagai dana operasional awal, Komisi Pusat meminjam dana segar sebesar f56.430 dari firma percetakan G.C.T. van Dorp.
Pada 2 Januari 1904, Steinmetz menulis surat kepada Gubernur Jenderal Willem Rooseboom yang mengabarkan bahwa MWC siap memulai tugas. Dalam waktu singkat, pedoman penyelidikan yang telah disahkan Pemerintah Kolonial pun dikirimkan ke semua karesidenan di Jawa.
J.S. Furnivall dalam Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk (2009: 416) menyebut pedoman penyelidikan itu berisi 533 pertanyaan yang dihimpun dalam 56 halaman dokumen. Penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit itu adalah tugas Komisi Kabupaten.
Hasil penyelidikan Komisi Kabupaten itu nantinya akan dikelompokkan dalam sembilan kategori mata pencaharian, yaitu perikanan, peternakan unggas, peternakan, pengangkutan, pertanian, perdagangan dan industri, irigasi, hukum dan tata aturan, dan ekonomi pedesaan.
Sebagai landasan penyelidikan, MWC menetapkan asumsi awal bahwa rakyat Jawa hidup cukup melarat. Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia IV (1993: 129) menulis, pada awal abad ke-20, penghasilan rata-rata tiap keluarga per tahunnya hanya mentok di angka f80. Pun demikian, pendapatan yang rendah itu masih harus dikurangi sebesar f16 untuk membayar pajak.
Durasi Kerja Lama, Data Kadaluarsa
Tepat seperti omongan Hurgronje, MWC baru bisa merampungkan penyelidikannya 12 tahun kemudian. Hasil-hasil penyelidikan itu mulai dihimpun dalam tiga bundel dokumen pada akhir 1913. Datanya disusun berdasarkan wilayah karesidenan dengan nomor pertanyaan yang sama untuk tiap wilayahnya. Sebagai contoh, di semua bagian karesidenan, pertanyaan nomor 431 sampai 468 merupakan pertanyaan terkait bidang perikanan.
Hurgronje lagi-lagi benar soal ketidakbergunaan data-data MWC. Durasi kerja yang begitu lama membuat relevansi data jadi kadaluarsa dan tingkat validitas kabur. Terbukti, data-data dalam laporan MWC itu berbeda dari arsip Laporan-laporan Desa yang dihimpun Dr. J.W. Meyer Ranneft selama kurun 1919-1923.
Laporan Ranneft yang kala itu menjabat sebagai Adjunct-Inspecteur di Agrarische Zaken en Verplichte Diensten menunjukkan bahwa pada periode yang sama dengan masa kerja MWC, keadaan Jawa berbanding terbalik dengan gambaran data yang disebutkan dalam laporan MWC.
Ketidakakuratan data MWC itu, misalnya, terlihat pada data pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Data MWC menyebut pertumbuhan jumlah penduduk tidak membuat mereka semakin miskin. Sementara itu, data Ranneft menganggap pertumbuhan jumlah penduduk punya andil membuat rakyat semakin miskin.
Mengapa MWC memerlukan waktu demikian lama untuk menghimpun data? Salah satu faktor yang bisa disodorkan sebagai penyebab adalah rakyat yang kebingungan menjawab pertanyaan penyurvei yang begitu banyak dan rumit. Rakyat Jawa tidak terbiasa dengan kehadiran para penyelidik yang interogatif. Karena itu, mereka sering mengambil sikap menghindar atau menjawab dengan ala kadarnya.
Selain itu, penyelidikan juga terhambat karena bupati punya tugas-tugas resmi lain yang menyita waktu hingga adanya hukum adat setempat yang jadi penghalang survei.
Meski begitu, MWC tetap menyerahkan data-data yang telah dihimpunnya kepada Pemerintah Hindia Belanda pada 1914. Sayangnya, laporan dan rekomendasi MWC tak mendapat respons antusias dari Pemerintah Kolonial. Selain karena kebijakan etis sudah hilang momentumnya, perhatian Pemerintah Kolonial dan Kerajaan Belanda telah tersedot pada Perang Dunia I. Upaya 12 tahun penyelidikan oleh MWC pada akhirnya tidak berpengaruh apa-apa pada peningkatan kesejahteraan rakyat koloni.
==========
Tyson Tirta adalah alumnus Program Studi Ilmu Sejarah UI dan master bidang sejarah dari Kingston University, London. Menulis skripsi tentang Mindere Welvaart Commissie; menyusun tesis berjudul "Favourable Interregnum: Stamford Raffles and the British Administration in Java, 1811-1815".
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
