tirto.id - Pertanyaan retoris yang cukup memanaskan telinga itu muncul di The Lancet, jurnal pengobatan tertua dunia. Judul artikelnya: "Indonesia--Unravelling the Mistery of A Nation", ditulis Richard Horton yang kini menjadi Pemimpin Redaksi The Lancet.
Dalam artikel tersebut, dia mengupas bagaimana artikel pertama asal Indonesia yang naik di jurnal The Lancet berasal dari tahun 1957, ditulis oleh Lie-Injo Luan Eng dan Oey Hoey Giok asal Universitas Indonesia (UI).
Publikasi ilmiah mengenai penyakit hemogloblin-E tersebut lantas diikuti 32 karya ilmiah medis lain dari Indonesia selama kurun waktu 1957-2017. Rata-rata, kita menyumbang 1 publikasi ilmiah seputar kedokteran ke jurnal The Lancet setiap dua tahun.
Mau berbangga? Sebentar. Tahan dulu.
Richard lalu membandingkan jumlah 33 publikasi ilmiah asal Indonesia itu dengan kontribusi negara lain. Amerika Serikat (AS) dalam kurun waktu yang sama menerbitkan 1.287 karya, sementara China 841 karya. India lebih "gila", dengan 2.098 karya.
Maka teka-teki itu pun mengemuka: Why is the Indonesian voice so badly under-represented in the global conversation about health and medical science?
Pertanyaan itu dibangun berdasarkan persinggungannya juga dengan Warga Negara Indonesia yang mengakui bahwa banyak tamu yang datang tak mengenal seluk-beluk Indonesia. Rata-rata dari mereka mengaku lebih tahu Bali, ketimbang Indonesia.
Lalu Richard berusaha menyusun argumen yang menjelaskan duduk perkara di balik lirihnya suara akademisi dari Indonesia di kancah jurnal ilmiah global. Padahal, banyak yang bisa digali dan diungkap ke dunia seperti homo wajakensis atau homo floresiensis.
Bisa jadi, menurut dia, problemnya terletak pada budaya bangsa Indonesia yang cenderung berbasis lisan (tutur) dan bukan tulisan. Akademisi Indonesia juga dinilai asyik dengan dunianya sendiri dan berdebat soal hal-hal yang "tak penting bagi dunia luar."
"Komunitas risetnya kurang familiar dengan bahasa dominan di ranah ilmiah, Bahasa Inggris. Negeri itu cenderung melihat ke dalam ketimbang ke luar, mengabaikan pentingnya publikasi jurnal internasional," tulisnya.
Nada penulisan artikel Richard soal Indonesia lebih terdengar negatif, atau tepatnya kritis. Satu-satunya hal yang "menenangkan" dari tulisan tersebut adalah bahwa ia muncul di kolom bernama Offline, yang berisikan tulisan opini (komentar).
"Ah, bukan karya ilmiah hasil penelitian kok." Begitu kira-kira salah satu jenis argumen yang bisa kita ajukan jika ingin membela marwah bangsa.
Namun bagi kita, orang Indonesia, tulisan tersebut memiliki kadar kebenarannya sendiri. Alih-alih mengejar prestasi di kancah internasional, para pekerja profesi pendidikan dan kedokteran di Tanah Air memang lagi fokus “memperjuangkan” nasib mereka.
Contohnya adalah penolakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Beberapa hal yang dikhawatirkan adalah penghilangan Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga syarat lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Di sisi lain, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak RUU Kesehatan yang dikhawatirkan mengepras kekuasaan mereka dalam pendidikan dan praktik kedokteran. Keramaian itu bahkan sudah terjadi sejak tahun 2017 ketika monopoli IDI digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Kedua lembaga profesi tersebut mengafirmasi dugaan Richard bahwa mereka yang semestinya banyak berpikir dan berkiprah menyumbang karya ilmiah di kancah internasional memang lagi fokus dengan urusan domestik di Tanah Air.
Keterbatasan Guru = Keterbatasan Pendidikan
Di kancah global, posisi guru Indonesia sedang tidak sepenuhnya baik. Melansir pemeringkatan The Global Economy, yang membandingkan rasio jumlah siswa dan guru pendidikan dasar di 87 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat tengah.
Mengacu pada data terbaru (per 2018), Indonesia berada pada posisi ke-56 untuk negara dengan jumlah siswa terbanyak yang harus diampu guru. Rata-rata satu guru di Tanah Air harus menangani 17 siswa, kalah dari guru Thailand yang rata-rata menangani 16 siswa.
Data Pokok Pendidikan mencatat saat ini ada 3,17 juta guru yang mengajar di 434.483 sekolah. Sementara itu, jumlah siswa mencapai 52,54 juta orang. Jika dirata-rata, maka satu guru di Indonesia memang mengajar antara 16 sampai 17 orang siswa.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menilai Indonesia kekurangan 1 juta guru tiap tahun antara 2020-2024. Angka ini ditaksir terus meningkat seiring pembukaan sekolah baru, ruang kelas baru, dan pensiunan.
Menurut data Kemendikbudristek, pada 2020 saja terdapat 72.976 guru pensiun yang menyumbang angka kekurangan guru sebanyak 1.020.921 orang. Angka ini naik pada 2021, dengan kekurangan guru 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang.
Tahun ini, kekurangan guru diperkirakan menjadi 1.167.802 orang, dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang dan berlanjut tahun depan menjadi 1.242.997 orang, dengan guru yang pensiun sebanyak 75.195 orang.
Di tengah keterbatasan guru tersebut, penyediaan pendidikan dasar di Indonesia pun terkendala. Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar secara nasional baru sebesar 97,7%, dengan APM di sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 80,1%, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2020.
Artinya, pendidikan dasar belum dinikmati semua warga Indonesia, terutama di kawasan Timur. Tiga provinsi dengan presentase tertinggi penduduk buta huruf berasal dari sana yaitu Papua (36,3%), Nusa Tenggara Barat (16,5%) dan Sulawesi Barat (10,3%).
Imbas dari itu semua adalah buruknya hasil pendidikan dasar kita di kancah global. Skor PISA (Programme for International Student Assessment) terbaru (pada 2018) jauh tertinggal dari negara lain.
Hasil survei PISA menempatkan Indonesia di peringkat 74, atau keenam dari bawah. Skor kemampuan membaca siswa Indonesia di 371 (peringkat 74), skor kemampuan Matematika di 379 (peringkat 73), dan skor kemampuan sains di 396 (peringkat 71).
Untuk mengatasi kondisi kekurangan guru, pemerintah melalui Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan program Merdeka Belajar yang menargetkan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak, sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga kependidikan.
Selain itu, juga melakukan rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh 548 pemerintah daerah (termasuk formasi CPNS tetap ada), penjaminan mutu, sekolah penggerak dan organisasi penggerak kepada 20.438 orang guru.
Namun, program yang tujuan dan konsepnya positif tersebut tidak berjalan mulus dalam tataran implementasinya. Sampai sekarang masih sering muncul berbagai kisah mengenai perjuangan guru di daerah terpencil atau guru yang terkatung-katung statusnya.
Jadi, apa yang sedang dan perlu kita rayakan di Hari Guru?
Momentum Hari Guru semestinya menjadi sarana mengheningkan cipta, mengingatkan semua pihak bahwa banyak yang belum terselesaikan di pendidikan nasional. Misalnya: pemerataan guru dan kesejahteraan guru di daerah-daerah.
Kita memerlukan tenaga pendidik—dan bukan sekadar pengajar—yang tak hanya makan buaian soal 'Pahlawan Tanpa Tanda Jasa' melainkan makan secara layak, dan hidup sejahtera. Tujuannya, agar mereka fokus menjalankan misi mulianya.
Merekalah yang merawat dan membesarkan ruang pikir generasi penerus bangsa ini. Mereka lah yang semestinya mendidik para tunas bangsa mengenai kedewasaan emosional, kearifan budi, selain penguasaan ilmu pengetahuan.
Jika pendidikan yang menggodok generasi penerus kita ini bermasalah, maka masalah negeri ini rasanya bakal tetap lekat: mulai dari langgengnya korupsi, perilaku merusak alam, hingga miskinnya kontribusi bangsa dalam jurnal ilmiah dunia seperti The Lancet.
Editor: Arif Gunawan Sulistiyono
