Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku pernah hampir dijebak oleh bawahannya dalam proses administrasi internal kementerian. Jika menyetujui dokumen tertentu, dia mengaku bakal langsung dijadikan tersangka.
Dody berujar hal itu terjadi saat ada karyawannya yang meminta tanda tangan persetujuan pada suatu sore. Dokumen yang disodorkan berupa draf audit.
"Kalau saya iya-kan, saya tersangka. Padahal, saya belum diperiksa. Kalau saya iya-kan pada saat itu, saya tersangka. Kebayang enggak, saya ini tidak pernah diperiksa oleh auditor, saya baca dokumennya itu full saya tersangkanya, padahal saya belum pernah diperiksa," tuturnya di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).
Dody menyebutkan Kementerian PU melalui Biro Hukum telah memproses karyawan yang hendak menjebaknya itu. Namun, dia mengaku tidak mengetahui kelanjutan proses tersebut.
“Saya enggak mau berlarut-larut urusan itu. Saya punya tugas yang lain. Jadi, biar itu dikerjakan oleh Inspektur Jenderal dan Biro Hukum," ujar dia.
Menurut Dody, kondisi tersebut membuat dirinya harus berkali-kali melakukan pergantian pejabat Kementerian PU, mulai dari level eselon I hingga kepala balai.
Dia mengibaratkan praktik tersebut seperti rayap yang menggerogoti kayu dari dalam. Karena itu, Dody mengaku memilih melakukan pembenahan besar-besaran di internal birokrasi Kementerian PU.
Dody pun mengaku tidak akan menutupi persoalan hukum yang terjadi di internal Kementerian PU. Saat terjadi penggeledahan oleh aparat penegak hukum di kantornya beberapa waktu lalu, Dody juga mempersilakan ruangannya diperiksa.
Menurut dia, pejabat yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab langsung tanpa melempar kesalahan kepada bawahan. Dody juga menegaskan program prioritas pemerintah tetap harus berjalan, meski terdapat pejabat yang tersandung kasus hukum.
"Jangan khawatir. Walaupun eselon I-nya kena, tapi program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air, khususnya untuk mampu men-support swasembada pangan di tahun 2026 tetap wajib dan harus bisa terlaksana dengan maksimal," urainya.
"Program prioritas pemerintah wajib dan harus sukses at any cost," imbuh dia.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
